REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengarahkan pengembangan hunian berkonsep transit oriented development (TOD) ke dalam bentuk rumah susun (rusun). Ini khususnya untuk wilayah perkotaan.

“Kami memiliki konsep TOD, tetapi bentuknya rusun. Karena lahan di kawasan TOD tentu harganya mahal, maka pendekatan kami adalah rumah susun,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, di Jakarta, Senin.

Sri mencontohkan, beberapa operator transportasi seperti MRT dan PT KAI telah memiliki konsep pengembangan hunian di sekitar kawasan TOD.

“Mekanismenya melalui investasi, misalnya. Apakah ini bisa masuk ke dalam mekanisme subsidi atau tidak, kita lihat dari sisi harga. Jika tidak memungkinkan, maka bisa masuk ke segmen komersial karena segmentasi masyarakat berbeda-beda,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya pengembangan hunian berkonsep TOD.

Menurut AHY, hal ini penting karena tren ke depan menunjukkan bahwa sekitar 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Urbanisasi tidak bisa dicegah, namun harus diantisipasi dengan menyiapkan segala konsekuensinya.

“Artinya, sumber daya kota ini harus diperkuat. Pelayanan publik harus ditingkatkan. Jangan sampai penduduk makin padat, tetapi infrastruktur tidak mendukung, termasuk infrastruktur dasar seperti perumahan yang sangat mendasar,” jelas AHY.

Konsep TOD kini semakin relevan bagi populasi perkotaan, khususnya di kota-kota metropolitan. Oleh karena itu, pengembangannya perlu dipercepat dan diperluas.

“Hunian masyarakat, bukan hanya tempat tinggal, tapi juga perkantoran, perlu dibangun sedekat mungkin dengan fasilitas transportasi publik. Jadi aksesnya langsung, bisa langsung turun dan menggunakan transportasi multimoda yang ramah lingkungan, seperti bus listrik, MRT, LRT, dan moda lainnya,” tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika