REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak ikut-ikutan memberikan rating buruk pada destinasi wisata di Brasil melalui kolom ulasan Google. Kemenpar menekankan pentingnya menjaga citra positif bangsa di mata dunia.
“Review bintang satu dari Warga Brasil tentu saja tidak kita harapkan, namun kita juga mengerti atas kekecewaan mereka. Untuk rating balasan dari warga Indonesia, sebaiknya kita tidak terpancing melakukan balasan review bintang satu,” kata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Sebelumnya di media sosial (medsos) beredar kabar bahwa masyarakat Brazil memberikan bintang satu pada Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat (NTB), imbas dari musibah yang menimpa wisatawan Brazil yakni Juliana Marins yang terjadi pada Sabtu (21/6/2025). Masyarakat Indonesia kemudian ikut merespons penilaian buruk tersebut dengan membalas memberikan rating buruk pada Hutan Amazon yang disebut memiliki banyak ular hingga tak dapat menemukan bubur ayam di sana. Terkait dengan perang rating pada destinasi dua negara, Hariyanto meminta agar masyarakat tidak terpancing dan perlu mengerti duka yang sedang dirasakan oleh keluarga mendiang.
Menurutnya akan lebih baik jika masyarakat membalas penilaian buruk tersebut dengan menyampaikan informasi-informasi yang benar karena banyaknya disinformasi yang beredar di Brasil seperti tim penyelamat yang tidak cepat tanggap dalam memberikan penanganan, minimnya kehadiran pemerintah sampai dengan adanya dugaan korban ditelantarkan oleh pemandu. “Kita harus berusaha untuk menumbuhkan kembali rasa percaya wisatawan Brasil untuk mau berwisata ke Indonesia,” ucap dia.
Sementara terkait dengan jalur Gunung Rinjani yang termasuk dalam pendakian ekstrem dan berisiko tinggi, Hariyanto menyebut Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian Gunung Rinjani sudah dituangkan dalam SK Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Nomor 19 Tahun 2022. Di dalamnya sudah dijelaskan bahwa untuk pendakian harus didampingi oleh ahli atau pemandu wisata gunung yang besertifikat (guide) dan porter, namun perlu adanya pengawasan yang lebih ketat lagi untuk memastikan bahwa SOP tersebut dipenuhi.
Kementerian Pariwisata bersama para pihak terkait terutama Kementerian Kehutanan, Basarnas, dan pemerintah daerah setempat juga sudah melakukan diskusi untuk segera melakukan perbaikan SOP Pendakian Rinjani. Pemerintah juga sudah melakukan skrining yang ketat untuk pendaki di pos pendakian awal seperti cek kesehatan sampai dengan briefing para pendaki.
Ia pun juga berpesan pada wisatawan yang ingin berwisata di tempat wisata ekstrem, wajib mencari tahu tentang tempat yang akan mereka kunjungi terkait peraturan, standar, persiapan yang perlu dilakukan dan risiko di tempat wisata tersebut. Wisatawan juga perlu memastikan agen perjalanan (TA/TO) dan pemandu yang digunakan jasanya sudah besertifikasi dan memastikan menjalankan SOP pendakian.
“Jika standar yang diharuskan tidak dapat terpenuhi, untuk tidak memaksakan tetap mengunjungi tempat tersebut,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika