REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Rencana pendudukan Kota Gaza memicu perselisihan yang berkembang di Israel.
Perbedaan itu bahkan sudah mengemuka di tengah-tengah koalisi sayap kanan yang berkuasa di bawah pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan dua sekutu dekatnya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
Netanyahu, yang menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), berusaha mencegah Smotrich dan Ben-Gvir merongrong pemerintah dengan menyetujui rencana untuk menduduki dan mengepung Kota Gaza, daripada menduduki seluruh Jalur Gaza, menggusur penduduknya, dan memukimkannya kembali, menurut analis politik Israel Yoav Stern.
Namun perbedaan antara kedua belah pihak tampaknya telah membawa pemerintah ke ujung jalan, karena pemerintah sedang menjalani hari-hari terakhirnya, kata Stern kepada program "Track of Events" dikutip dari Aljazeera, Selasa (112/8/2025), mengacu pada kritik keras terhadap Netanyahu oleh para pemimpin sayap kanan.
Menurut Stern, Netanyahu telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat Israel, begitu juga dengan Smotrich dan Ben-Gvir. Mereka menyadari bahwa tidak akan ada kemenangan mutlak sementara yang pertama mengandalkan mengulur waktu dan mengakhiri perang melalui metode diplomatik dan negosiasi dengan Hamas.
Oleh karena itu, pemerintahan sayap kanan tidak akan bertahan, karena telah menjadi pemerintahan minoritas yang gagal.
Ini terjadi pada saat Netanyahu berusaha membubarkan pemerintahan dan fokus ke pemilihan umum yang tidak akan ada dalam agendanya untuk melanjutkan perang dan para tahanan.
BACA JUGA: Militer Israel Pecah, Elite Pimpinan Tolak Pencaplokan Penuh Gaza, Ini Alasannya
Dia mencoba untuk memasarkan dirinya sendiri sebagai pelindung Israel dan membawanya ke tujuan strategisnya.
Netanyahu membela rencananya untuk menduduki Kota Gaza dengan menganggapnya sebagai"cara terbaik untuk mengakhiri perang dengan cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika