REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sinjai menyita sejumlah barang bukti dari dua kantor balai di Kota Makassar terkait dugaan tindak pidana korupsi. Penyitaan dilakukan pada Senin (11/8) di dua lokasi, yakni Kantor Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan. 

Penyidik Kejari Sinjai mengungkap bahwa penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK) di Kecamatan Sinjai Tengah pada tahun anggaran 2021 yang diduga merugikan negara sebesar Rp10,5 miliar. "Tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti elektronik yang ditemukan di dua lokasi penggeledahan," ujar Mohammad R Bugis, Kepala Kejari Sinjai.

Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyidikan yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-74/P.4.31/Fd.2/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025. Kepala Kejari Sinjai juga telah mengeluarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor PRIN-122 /P.4.31/Fd.2/08/2025 pada 11 Agustus 2025 untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Didampingi oleh Kaspul Zen Tomy Aprianto, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, dan Jhadi Wijaya, Kepala Seksi Intelijen, serta tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti yang diperlukan.

Kepala Sub Seksi 1 Intelijen Kejari Sinjai, Muhammad Wira Satria, menyatakan bahwa penyidik telah memeriksa delapan saksi terkait kasus ini. "Ada delapan saksi telah diperiksa," katanya singkat.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika