REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan ketua KPK Abraham Samad diperiksa sebagai saksi terlapor di Polda Metro Jaya, Rabu (13/8/2025). Ia diperiksa terkait kasus dugaan ijazah palsu presiden ke-7 Joko Widodo.

“Hari ini saya mendapat surat untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, panggilan pertama. Dan sebagai warga negara, panggilan pertama ini saya datang untuk memenuhi panggilan ini agar supaya masyarakat lihat bahwa kita memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai privilege terhadap hukum. Equal justice under law, equal before the law,” kata Abraham, Rabu (13/8/2025).

Abraham menjelaskan, ia dipanggil lantaran konten podcast-nya beberapa waktu lalu. Ketika ditanya apakah kontennya ada tudingan ijazah palsu jokowi, ia menjawab podcast berisi informasi yang edukatif dan bersifat entertain.

“Jadi podcast saya, silahkan Anda lihat. Nonton semuanya. Semua isinya adalah sifatnya edukasi, diskusi yang memberikan orang pencerahan,memberikan jalan, petunjuk kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka yang harus dilindungi oleh hukum,” katanya.

“Itu isi podcast saya. Podcast saya bukanlah berisi podcast yang berisi konten-konten yang tidak berpendidikan atau konten-konten yang sifatnya entertain. Kira-kira seperti itu,” katanya menambahkan.

Pihaknya menilai, jika pemanggilan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa konten yang disampaikan mengandung unsur pidana, maka hal itu dapat menjadi bentuk kriminalisasi. Menurutnya, langkah demikian berpotensi mempersempit ruang demokrasi karena diduga merupakan upaya pembungkaman kebebasan berpendapat.

“Kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana, sehingga saya dipanggil,maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi,” katanya.

“Yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan, proses, ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita.

Oleh karena itu, menurut saya, peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi,” katanya menambahkan.

Ketika ditanya pendapatnya jika ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, Abraham menegaskan akan melawan. Ia juga menekankan bahwa persoalan ini bukan semata soal dirinya, melainkan menyangkut nasib seluruh rakyat Indonesia

“Kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta, ya membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya. Sampai kapanpun juga. Karena menurut saya, ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika