REPUBLIKA.CO.ID, PATI -- DPRD Kabupaten Pati telah menyetujui hak angket dan pembentukan panitia khusus (pansus) soal pemakzulan Bupati Pati Sudewo.  Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Pati yang digelar setelah aksi demonstrasi menuntut pengunduran diri Sudewo berlangsung ricuh, Rabu (13/8/2025).

"Mencermati kondisi di masyarakat dan banyaknya warga yang terluka, kami sepakat mengambil hak angket dan membentuk pansus," kata Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin.

Usulan pansus hak angket soal pemakzulan Sudewo disepakati seluruh fraksi di DPRD Pati. Mulai dari PDI Perjuangan, PPP, PKB, PKS, Partai Demokrat, hingga Partai Golkar. Partai Gerindra, yang merupakan partai Sudewo, juga menyetujui hak angket. Perwakilan demonstran yang mengikuti Rapat Paripurna menyambut gembira keputusan itu.

Kendati demikian, Ali Badrudin mengatakan, DPRD Kabupaten Pati tidak memiliki kewenangan langsung memberhentikan bupati. Dia menyebut, proses pemberhentian kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah Agung setelah melalui serangkaian tahapan yang ditentukan.

Koalisi Masyarakat Sipil dan Gerakan Pati Bersatu menggelar unjuk rasa di Alun-Alun Pati pada Rabu. Aksi yang diikuti ribuan warga itu berlangsung ricuh. Massa menyerukan Sudewo dilengserkan.

Para pengunjuk rasa sempat mengoyak-ngoyak pagar Kantor Bupati Pati. Aparat keamanan kemudian menyemburkan water cannon ke arah kerumunan massa. Namun hal itu tak membuat peserta aksi membubarkan diri.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, Sudewo sempat keluar menemui massa dan berbicara dari atas kendaraaan taktis. "Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akan berbuat yang lebih baik," ujar Sudewo.

Namun massa tak menghiraukan pernyataan Sudewo. Mereka lantas melempari Sudewo dengan sandal dan botol air kemasan. Sudewo selanjutnya dievakuasi oleh aparat keamanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika