REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemprov Jawa Barat mengungkapkan utang dan penyertaan modal menjadi alasan bantuan keuangan (bankeu) ke daerah dan hibah dikurangi. Utang tersebut, terkait pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) masa pandemi Covid-19 sebesar Rp 3,4 triliun dan utang BUMD.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Dedi Mulyadi, Pemprov Jawa Barat harus mencicil utang pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada pemerintah pusat sebesar Rp 660 miliar per tahun hingga tahun 2029. Seperti diketahui, Pemprov Jabar di masa pandemi Covid-19 meminjam dana ke pemerintah pusat sebesar Rp 3,4 triliun untuk pemulihan ekonomi.

"Kita minjam Rp 3,4 triliun dicicil tiap tahun sampai 2029, Rp 660 miliar," ujar Dedi, Selasa (26/8/2025).

Menurut Dedi, dengan adanya utang tersebut dan penyertaan modal kepada BUMD, ia menyebut hal itu menganggu fiskal Pemprov Jabar. Oleh karena itu, sejumlah strategi dilakukan untuk mengatur fiskal tersebut.

Dedi mengatakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memerintahkan agar bantuan keuangan dan hibah dikurangi untuk menutupi program infrastruktur. "Kapasitas fiskal keganggu dengan penyertaan modal BUMD dan utang maka gubernur bilang bantuan keuangan kab kota diefisienkan dan hibah dirasionalisasikan," kata dia.

Dengan rasionalisasi tersebut, kata dia, Pemprov Jabar mendapatkan dana Rp 1,7 triliun yang bakal digunakan untuk membangun infrastruktur jalan. Disamping utang dan penyertaan modal, ia menyebut APBD banyak digunakan di sektor belanja pegawai, pendidikan dan kesehatan.

Terkait penyertaan modal ke BUMD, ia menyebut harus dibahas dengan DPRD Jawa Barat. Apabila tidak terdapat usulan rencana bisnis dari BUMD maka tidak akan diberikan. "Kalau ada usulan harus dibahas dengan DPRD dan lihat fiskal kita seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat tengah melakukan audit investigatif terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) yang terjerat utang operasional di masa lalu dan kasus-kasus hukum. Mayoritas BUMD di Jawa Barat mengalami masalah utang operasional dan beberapa diantaranya terjerat kasus hukum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika