REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) RI sekaligus Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin tentang pengamanan dan penertiban pengelolaan komoditas sumber daya alam di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025). Rapat tersebut dihadiri Wamenhan sekaligus Sekretaris DPN Donny Ermawan Taufanto dan tiga deputi DPN.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra, tiga Kepala Staf Angkatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto, serta Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro, juga hadir.
Rapat DPN kali ini membahas penataan tata kelola pertambangan timah. Tujuannya agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kemakmuran bangsa, sesuai amanat konstitusi.
Kegiatan rapat diawali dengan paparan Dirut PT Timah Tbk yang menyampaikan kondisi aktual pertambangan timah. Restu Widiyantoro menyoroti masih maraknya penambangan ilegal yang menyebabkan produksi perusahaan belum optimal.
"Dalam presentasi tersebut, turut disampaikan dua opsi kebijakan strategis yang dapat ditempuh, antara lain penertiban penambangan ilegal serta langkah-langkah penataan lainnya," kata Karo Infohan Setjen Kemenhan Brigjen Frega Wenas dalam siaran pers.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut menyampaikan pandangan terkait regulasi pertambangan. Sementara Menkeu Purbaya menyoroti persoalan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan kebeacukaian. Permasalahan mengenai keberadaan tenaga kerja asing yang membutuhkan pengaturan keimigrasian dijelaskan oleh Menimipas.
Mendiktisaintek sekaligus Kepala Badan Industri Mineral Brian Yuliarto menekankan, pemanfaatan timah tidak hanya sebatas pada produksi semata, tetapi juga mencakup potensi strategis dari logam tanah jarang. "Melalui rapat DPN ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kepada Presiden terkait penataan tata kelola pertambangan timah yang melibatkan berbagai aspek dan koordinasi antarkementerian/lembaga," kata Frega.
Ikuti Whatsapp Channel Republika