REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta agar memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memastikan keamanan pangan di wilayahnya.

Ia menegaskan, bahwa keamanan pangan tidak boleh ditawar. Oleh karenanya, Ia meminta seluruh dapur penyedia MBG memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan, supaya kejadian keracunan makanan tidak terulang.

“Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan," kata Luthfi saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di di GOR Jatidiri, Kota Semarang pada Senin (6/10/2025).

Rapat tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta, terdiri dari mitra SPPG, ahli gizi, bupati dan wali kota, instansi terkait di lingkungan Provinsi Jateng.

Menurut Luthfi, seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.

“Jangan ada kepala daerah yang apatis. SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung. Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG,” ujarnya.

Luthfi menyebut, saat ini di Jawa Tengah telah beroperasi 1.596 SPPG dan ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun. Ia menegaskan, pengawasan harus dilakukan menyeluruh mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.

“SPPG tidak boleh eksklusif. Harus siap diperiksa kapan pun. Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response (respons cepat), agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” katanya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” ujarnya.

Menurut Luthfi, program MBG memiliki multi-efek yang luar biasa, tidak hanya menyehatkan anak-anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.

“Program ini multi-efek. Bisa menumbuhkan ekonomi lokal karena bahan bakunya dari kelompok tani, BUMDes, dan UMKM daerah,” katanya.

Kepala Badan Gizi Nasional RI Dadan Hindayana menyampaikan, secara nasional sudah ada lebih dari 10 ribu SPPG di 38 provinsi. Adapun Jawa Tengah menjadi salah satu daerah dengan capaian tertinggi, yakni 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional.

“Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” katanya.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi (tengah) usai rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di di GOR Jatidiri, Kota Semarang pada Senin (6/10/2025). - (Humas Pemprov Jateng)

Dadan juga menyoroti peran besar ekonomi daerah dari program MBG. Nilai investasi dari BGN yang turun ke Jawa Tengah mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun.

“Ini menjadi dorongan luar biasa bagi industri pangan lokal, dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu,” jelasnya.

Dadan menyatakan, BGN akan akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin dan verifikasi dapur. Ia meminta seluruh pengelola SPPG menyiapkan alat rapid test pangan, memastikan penggunaan air bersertifikat, serta menyediakan rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat.

“Setiap SPPG harus bisa menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” ujarnya.

Ia juga menegaskan, ke depan BGN bersama lintas kementerian seperti Kemenkes, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kemendagri akan terus bersinergi melakukan pengawasan terpadu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika