REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah menyetorkan uang muka sebesar Rp 2,7 triliun untuk persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026. Dana tersebut digunakan sebagai pendaftaran awal Indonesia dalam sistem E-Hajj di Arab Saudi, sekaligus untuk memesan tempat di Arafah dan Mina bagi jamaah haji Indonesia.
Kepala BPKH, Fadlul Imansyah menjelaskan, penyetoran uang muka ini merupakan bagian dari proses administrasi dan komitmen Indonesia dalam memastikan kuota jamaah mendapatkan layanan terbaik sejak dini.
“Seperti yang disampaikan oleh Gus Irfan (Menteri Haji dan Umrah), BPKH sudah menyetorkan Rp2,7 triliun untuk uang muka sebagai pendaftaran bagi negara Indonesia di sistem E-Hajj di Arab Saudi. Itu tujuannya untuk membooking tempat di Arafah,” ujar Fadlul di sela kegiatan International Hajj Fund Forum ke-7 di ISEF 2025, JI-Expo, Kemayoran, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Fadlul menyebutkan, dua perusahaan penyedia layanan (syarikah) di Arab Saudi telah ditunjuk untuk membantu persiapan penyelenggaraan haji 2026. Kedua perusahaan itu adalah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest.
Syarikah dalam penyelenggaraan haji berfungsi sebagai perusahaan lokal yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi untuk memberikan berbagai layanan kepada jemaah haji dari berbagai negara. Sistem ini merupakan pengganti dari sistem sebelumnya yang dikenal sebagai Muassasah.
Syarikah bertanggung jawab penuh atas akomodasi, konsumsi, transportasi, dan bimbingan ibadah selama jemaah berada di Tanah Suci. Mereka berkoordinasi dengan pemerintah negara asal jemaah, termasuk Kementerian Agama dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), untuk memastikan semua layanan berjalan lancar.
Pergerakan jamaah juga diatur mulai dari kedatangan di bandara, perpindahan antar kota (Makkah, Madinah), hingga pergerakan di tempat-tempat ibadah (Arafah, Muzdalifah, Mina).
Ikuti Whatsapp Channel Republika