REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pemerintah daerah mengevaluasi kelayakan bangunan pondok pesantren guna memastikan penerapan standar konstruksi yang aman bagi santri.

“Ini sangat terkait dengan para pemimpin di daerah, tentunya para gubernur, wali kota, termasuk juga bupati agar sama-sama kita mengawal ini, melakukan sosialisasi, melakukan pemeriksaan lapangan sehingga bisa kita evaluasi dan kita perbaiki,” ujar AHY di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (8/10/2025).

Hal itu disampaikan AHY menanggapi temuan Kementerian Pekerjaan Umum yang menyebut hanya 50 pondok pesantren di Indonesia memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau sebelumnya IMB.

Menurut AHY, insiden robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih disiplin dalam mematuhi standar konstruksi bangunan, terutama yang digunakan untuk kegiatan publik.

“Ini menjadi pengingat bagi kita semua agar benar-benar mematuhi segala standar yang telah ditetapkan karena standar itu ada, SOP itu ada dengan tujuan keselamatan. Setelah itu baru fungsi-fungsi bangunan lainnya,” katanya.

Ia menegaskan penerapan standar konstruksi tidak hanya berlaku bagi pondok pesantren, tetapi juga bagi berbagai infrastruktur publik lainnya seperti sekolah, kampus, rumah sakit, dan puskesmas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika