REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo, Rabu (7/1) melakukan rapat dengan para menteri membahas berbagai persoalan, termasuk rencana pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional. Menurut pemerintah Badan Cyber Nasional untuk memperkuat pertahanan cyber Indonesia mencegah serangan-serangan dari jaringan komputer yang dilakukan pihak manapun.
Rencana tersebut mendapat respons positif dari berbagai kalangan karena Indonesia dinilai sudah sangat membutuhkan pertahanan cyber di dalam negeri.
Kepada VOA di Jakarta, Jumat (9/1), pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI yang juga mantan Direktur Aplikasi Telematika Kemenkominfo, Aswin Sasongko menegaskan perang cyber antar negara akhir-akhir ini semakin sering terjadi sehingga Indonesia juga harus mengantisipasi jika terjadi situasi sama. Maka menurutnya rencana pemerintah membentuk Badan Cyber Nasional merupakan langkah tepat.
“Ketahanan cyber kita lemah, ini perlu kita perkuat dan banyak sekali hal yang menunjukkan kelemahan dari mulai penggunaan website kita. Kemudian data center kita dan sebagainya, Brazil, Rusia, India, Cina sekarang mulai meningkatkan keamanan mereka. Nah, pola ini adalah trend-trend bagaimana dunia mulai mengamankan cyber security nasionalnya, karena itu dari segi ilmiah normal sekali kalau Indonesia juga harus melihat trend global meningkatkan pola keamanannya, cara seperti apa tentu setiap negara punya cara sendiri-sendiri, " kata Aswin Sasongko.
Aswin Sasongko menambahkan sumber daya manusia Indonesia untuk sektor informasi teknologi tidak perlu diragukan. Ia optimtistis Badan Cyber Nasional tidak akan sulit mencari para ahli.
"Kemampuan IT Indonesia itu sebenarnya cukup besar cuma mungkin orang-orangnya tersebar diberbagai tempat, itu bisa dilihat dari program-program yang sudah ada. Indonesia ini negara yang mampu membuat sistem IT untuk pesawat. Indonesia juga salah satu negara yang sanggup melaksanakan sistem IT, sistem komputer untuk alutsista. Begitu pemerintah melaksanakan suatu program tertentu, dikonsentrasikan maka ahli-ahlinya tingga dipanggil saja,” lanjut Aswin.
Namun Aswin mengingatkan, kebijakan tepat dari pemerintah dibutuhkan sebelum Badan Cyber Nasional dibentuk.
“Policy nasional mengenai IT ini harus ditentukan dulu, mau seaman apa, mau seperti apa, obyek-obyek mana yang harus dilindungi dari segi cyber security, data mana yang penting, data mana yang tidak penting. Bagaimana approve kita untuk melindungi data-data penting kita, melaksanakan policy tersebut. Jangan sampai bikin badan tanpa ada policy," papar Aswin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika