REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan, keamanan siber tak hanya untuk pertahanan negara, namun juga untuk sektor ekonomi. Menurutnya saat ini pertumbuhan konektivitas internet telah mendorong mekarnya perekonomian digital dan membutuhkan pengamanan siber yang kuat.
''Kalau kita berbicara cyber security, sebenarnya tidak hanya dari sisi pertahanan atau defense, tapi juga ada dari aspek ekonomi,'' kata Rudi kepada wartawan dalam konferensi pers persiapan pelaksanaan Simposium Cyber Security di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (28/5).
Rudi memberi contoh, pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce) atau penggunaan e-banking tumbuh begitu pesat. Pada tahun lalu, nilai transaksi dari e-commerce mencapai 12 miliar dolar AS, tahun ini diperkirakan mencapai 18 miliar dolar AS.
Dukungan untuk memberikan rasa aman atas peretasan data nasabah perbankan, yang memang bisa melakukan transaksi lewat konektivitas internet itu. Tidak hanya itu, pertumbuhan ritel digital di Indonesia dalam dua tahun terakhir juga begitu pesat.
Berdasarkan penaksiran Presiden Direktur Visa Indonesia, Elyana Fuad, industri ritel digital akan mengalami big moment pada 2016, yaitu akan bernilai 10 miliar dolar AS dari tiga miliar dolar AS pada 2014 silam.
Jumlah pembeli online di Indonesia juga diprediksi bakal bertumbuh hingga 8,7 juta pengguna pada 2016, yang sebelumnya hanya 5,9 juta pada 2014, dan 4,6 juta pada 2013. Prediksi ini dikeluarkan oleh firma logistik, Singpost.
Lebih lanjut Rudi mengungkapkan, atas pertimbangan itu, maka Kemenkominfo dan Kemenkopolhukam, serta Ikatan Alumni Lemhanas akan menggelar Simposium Cyber Security dengan tema 'Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui Sistem Cyber Security yang komprehensif dan holistik'.
Rencananya, simposium ini akan digelar di Hotel Borobudur pada 3-4 Juni mendatang. Rudi mengakui, dalam mengamankan ancaman dari serangan siber, tiap-tiap sektor memang memiliki karakteristik tersendiri, seperti pertahanan yang lebih tertutup. Pun dengan sektor public utility, seperti listrik, air minum, dan gas. Begitu pula di sektor perbankan.
''Pada 2014, kliring yang dikelola Bank Indonesia mecapai sekitar 111 miliar rupiah transaksi. Bayangkan kalau terjadi sesuatu bagaimana, inilah yang melandasi Menkopolhukam agar semua kementerian atau lembaga untuk bersama-sama menyikapi isu ini,'' katanya.
Rudi pun mengungkapkan, di sektor perbankan, pihaknya sudah memiliki data serangan-serangan siber yang dilakukan ke Indonesia, termasuk di sektor perbankan. Namun, Rudi menolak membeberkan data itu lantaran alasan sensitivitas dan adanya aspek kompetisi yang berakibat buruknya citra salah satu pihak.
Nantinya, dari hasil simposium itu akan menjadi bahan buat Presiden Joko Widodo dalam.pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN). Badan ini nantinya diharapkan bisa melakukan koordinasi dalam mengantisipasi dan mencegah serangan siber.
Ikuti Whatsapp Channel Republika