REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemimpin Facebook Inc Mark Zuckerberg pada Rabu mengungkapkan kepada anggota parlemen ia termasuk dari sekitar 87 juta pengguna Facebook, yang data pribadinya dimanfaatkan secara tidak wajar oleh perusahaan konsultan politik Cambridge Analytica.
Namun, ia menolak dugaan anggota kongres pengguna tidak memiliki cukup kendali atas data mereka di Facebook. "Setiap kali seorang pengguna memilih membagikan sesuatu di Facebook ada pengendalian. Ada di situ. Tidak terkubur dalam pengaturan di suatu tempat tapi ada di situ," kata tokoh Internet berusia 33 tahun itu dalam sidang Komite Energi dan Perdagangan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat.
Dalam sidang hari kedua itu, ia kembali mengenakan jas berwarna gelap dan bukan kaos abu-abu, yang biasa dipakainya. Pada Selasa (10/4), ia dicecar dengan pertanyaan selama hampir lima jam dalam sidang Senat AS tanpa memberikan janji lebih lanjut untuk mendukung undang-undang baru atau mengubah cara jaringan media gaul itu menjalankan usahanya.
Penanam modal terkesan dengan penampilan pertamanya. Saham Facebook mengalami peningkatan terbesar sehari-hari dalam dua tahun pada Selasa, yaitu ditutup dengan peningkatan sebesar 4,5 persen.
Pada Rabu, saham Facebook turun 0,7 persen dalam perdagangan pagi. Facebook terlilit kekacauan selama hampir satu bulan sejak mengungkapkan informasi pribadi milik jutaan penggunanya telah secara tidak wajar dipanen oleh Cambridge Analytica.
Cambridge Analytica adalah perusahaan konsultan politik, yang salah satu kliennya adalah tim pemilihan Presiden Donald Trump. Zuckerberg sendiri menghadapi kekhawatiran luas dari para anggota Kongres soal bagaimana Facebook berbagi data para penggunanya.
"Bagaimana para konsumen bisa mengontrol data mereka ketika Facebook tidak bisa mengendalikan data mereka?" tanya anggota DPR Frank Pallone dari New Jersey, salah satu wakil tertinggi Demokrat di komite Energi dan Perdagangan.
Zuckerberg menangkis permintaan untuk mendukung perundang-undangan tertentu. Ketika ditekan agar mendukung undang-undang yang akan mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan izin dari orang-orang sebelum membagikan informasi pribadi mereka, Zuckerberg setuju untuk membicarakannya lebih lanjut.
"Pada dasarnya, menurut saya, itu masuk akal. Saya akan menyiapkan tim kami untuk bekerja sama dengan Anda membahas itu," kata Zuckerberg.
Ikuti Whatsapp Channel Republika