#anggota-bpk-jabar

Tampilan layar menampilkan terdakwa kasus dugaan suap pengurusan laporan audit keuangan di BPK Jawa Barat Ade Yasin (tengah) saat sidang vonis secara daring di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jumat (23/9/2022). Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin dengan hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp100 juta subsider enam bulan kurungan penjara karena terbukti telah menyuap tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dengan uang sebesar Rp1,935 miliar. Suap tersebut diberikan dengan maksud agar tim pemeriksa keuangan BPK Perwakilan Jawa Barat dapat mengondisikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Republika/Abdan Syakura

Jumat , 23 Sep 2022, 19:47 WIB

In Picture: Sidang Tipikor Vonis Ade Yasin Empat Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Suasana sidang kasus dugaan suap pengurusan laporan audit keuangan di BPK Jawa Barat yang digelar secara daring dengan terdakwa Ade Yasin di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan...

Ketua KPK Firli Bahur (tengah) didampingi Ketua BPK Isma Yatun (kiri) menyaksikan barang bukti saat konferensi pers penetapan dan penahanan sejumlah tersangka salah satunya Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dinihari. KPK menahan delapan tersangka yakni Bupati Bogor Ade Yasin bersama pejabat dan ASN Pemkab Bogor serta pegawai BPK Jawa Barat pasca tertangkap tangan pada Rabu (27/4/2022) malam atas kasus dugaan suap kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat dengan nilai total suap Rp1,024 Miliar untuk pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021 agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kamis , 28 Apr 2022, 17:01 WIB

Pemkab Bogor Siapkan Plt Tiga PNS Dinonaktifkan Akibat Kasus Suap BPK

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, resmi menonaktifkan tiga PNS setelah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiganya terkait kasus suap terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, menegaskan keputusan tersebut telah mengacu pada aturan kepegawaian. “Itu aturan kepegawaian, bilamana tersangka itu dinonaktifkan. Jadi kita ikuti aturan itu,” ujarnya kepada awak media...

Kamis , 28 Apr 2022, 15:02 WIB

BPK Periksa Anggota di Jabar Terkait Sual Bupati Bogor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun...

close ×