Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani

PPP akan Tuntut Asisten Pribadi Bupati Pemalang Soal Biaya Muktamar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan akan menuntut asisten pribadi bupati Pemalang, Adi Jumal Widodo, yang menyebut partai berlambang Ka'bah tersebut meminta biaya terkait penyelenggaraan Muktamar IX di Makassar. Ia mengatakan, Adi Jumal Widodo telah menggunakan atau mengatasnamakan PPP untuk memungut sejumlah uang dari para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa...

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan, pimpinan dan fraksi-fraksi di MPR belum secara formal membicarakan soal wacana penundaan Pemilu 2024. Dokumentasi

Arsul Sani: Tidak Pas Amandemen UUD tanpa Bertanya kepada Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan, pimpinan dan fraksi-fraksi di MPR belum secara formal membicarakan soal wacana penundaan Pemilu 2024. Ia berpendapat meskipun penundaan pemilu dapat dilakukan dengan amandemen UUD oleh MPR. Namun, menurutnya secara moral konstitusi tidak pas untuk melakukan amandemen UUD jika MPR tidak bertanya dulu kepada rakyat secara keseluruhan apakah rakyat setuju pemilu ditunda....

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menyatakan, partainya tak menutup kemungkinan bakal mengusung calon presiden (capres) dari tokoh-tokoh yang tak terafiliasi dengan partai politik pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. (Foto: Arsul Sani)

Senin , 06 Dec 2021, 16:29 WIB

PPP Terbuka Usung Capres Nonparpol

Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/10).

Rabu , 27 Oct 2021, 17:26 WIB

PPP Lirik Sosok Potensial Capres untuk 2024

 Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani (tengah), mengatakan PPP masih cair untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pencapresan.

Selasa , 19 Oct 2021, 14:06 WIB

PPP Masih Cair Bahas Pencapresan di 2024