#asep-warlan-yusuf

Senin , 13 Sep 2021, 18:38 WIB

Pakar: Haluan Negara Penting tapi tidak Urgen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, menanggapi wacana menghadirkan kembali haluan negara. Menurutnya, keberadaan haluan penting, tetapi tidak urgen. "Perlu itu ada empat...

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).

Rabu , 21 Mar 2018, 22:20 WIB

Langkah KPK Tetapkan Cakada Tersangka Patut Diapresiasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan Yusuf menilai langkah KPK menetapkan tersangka terhadap sejumlah calon kepala daerah (cakada) 2018 patut diapresiasi. Menurutnya, masyarakat perlu bersyukur karena telah dibukakan matanya sebelum memilih pemimpin daerahnya. "Harusnya berterima kasih, bahwa punten nya, orang yang munafik itu ketahuan dan terdeteksi. Karena itu harusnya masyarakat berterima kasih bahwa dia sudah ditunjukkan...

Rabu , 07 Feb 2018, 15:12 WIB

Soal LGBT, Pengamat: Negara Berdasarkan Sila Ketuhanan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan...

Sabtu , 27 Jan 2018, 03:15 WIB

'Harusnya Plt Gubernur Diisi Orang Berpengalaman dari Pemda'

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pengamat ilmu politik dan pemerintahan dari...

Rabu , 29 Mar 2017, 06:32 WIB

Pengamat: Penyelenggaraan Politik Harus Diikuti dengan Agama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Parahyangan (Unpar)...

Selasa , 24 May 2016, 18:00 WIB

Asep Warlan Yusuf, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan: Daerah Boleh Melarang yang Dibolehkan Pusat

Ahad , 14 Feb 2016, 05:16 WIB

MA Harus Terbuka Jika KPK Ingin Lakukan Pemeriksaan

Ahad , 14 Feb 2016, 05:06 WIB

Tangkap Kasubdit MA, Bukti Kinerja KPK Masih Efektif

Ahad , 14 Feb 2016, 04:51 WIB

Kasubdit MA Ditangkap KPK, Tanda tak Ada Lembaga Benar-Benar Bersih

Jumat , 20 Nov 2015, 22:36 WIB

Kasus Setya Novanto Mirip Kasus Ariel Peterpan

Kamis , 02 Apr 2015, 10:34 WIB

Kemenkominfo Punya Wewenang, tapi tak Bisa Sewenang-wenang

Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan menghadiri sidang paripurna penetapan Calon Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/1). (Republika/Agung Supriyanto)

Senin , 19 Jan 2015, 21:59 WIB

Pakar: Jokowi tak Bisa Batalkan Pengangkatan Budi Gunawan

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbincang dengan Joko Widodo.

Senin , 22 Sep 2014, 00:04 WIB

‎Jadi Ketum Lagi, Megawati Dinilai Gagal

Jusuf Kalla (kiri) dan calon wakil presiden nomor urut satu Hatta Rajasa saat debat capres di Jakarta, Ahad (29/6) malam WIB.

Senin , 30 Jun 2014, 21:29 WIB

Rebut Provinsi Ini, Capres akan Menang

Rabu , 05 Mar 2014, 21:06 WIB

Soal Pemanggilan Boediono, Ini Tindakan Marzuki Alie

Ketua Komite Konvensi Partai Demokrat Maftuh Basyuni (kiri berpeci) saat akan menyerahkan surat keputusan penetapan peserta konvensi kepada perwakilan peserta (kanan) di Wisma Kodel Jakarta, Jumat (30/8). Komite Konvensi Partai Demokrat menetapkan 11 calon

Ahad , 01 Sep 2013, 22:52 WIB

Konvensi Dinilai Lebih Demokratis

Jumat , 05 Jul 2013, 10:58 WIB

Pakar: ICW Bisa Saja Dituduh Antidemokrasi

Aparat kepolisian saat menjaga unjukrasa menolak kenaikan harga BBM yang digelar mahasiswa dan masyarakat.

Polisi dan Mahasiswa Harus Introspeksi

REPUBLIKA.CO.ID, -- Mahasiswa dan polisi kerapbentrok dalam aksi unjuk rasa dalam beberapa hari terakhir. Pihak polisi dan mahasiswa pun harus bisa introspeksi diri. "Tindakan polisi adalah reaksi dari aksi yang dilakukan mahasiswa. Sebaliknya mahasiswa juga harus demo beradab," kata pengamat hukum dari Universitas Parahiyangan, Asep Warlan Yusuf.Namun Asep menyesalkan tindakan polisi yang memukul para demostran. Menurutnya hal tersebut tidak...

close ×