#aturan-perdagangan-elektornik
Sabtu , 30 Mar 2019, 07:58 WIB
Pengamat: Penarikan PMK E-Commerce Bisa Dipahami
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesian Taxation (CITA) Yustinus Prastowo menilai, keputusan pemerintah menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi...
Rabu , 13 Mar 2019, 05:30 WIB
Pemerintah tak Ingin Gegabah Buat Aturan Soal E-Commerce
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pesatnya pertumbuhan jual beli online dan pertumbuhan usaha di sektor e-commerce (perdagangan elektronik) membuat pemerintah merasa perlu membuat aturan yang menjadi koridor dalam bisnis ini. Namun, karena pertumbuhan yang pesat dan banyak mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah enggan gegabah untuk buru buru menerbitkan aturan untuk perdagangan elektronik ini. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita tak menampik pentingnya aturan yang mengatur dan...