Otonomi daerah (ilustrasi)

Pemerintah Moratorium Pembentukan DOB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan tidak akan ada pembentukan daerah otonomi baru (DOB) selama tiga tahun ke depan. Namun yang ada, hanyalah pembentukan daerah persiapan menuju DOB sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  "Jadi selama tiga tahun ini tidak akan ada DOB, karna adanya daerah persiapan," kata Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri,...

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Jumat , 19 Feb 2016, 18:31 WIB

Mendagri: Tak Ada Lagi Daerah Otonomi Baru

Pemekaran Daerah (ilustrasi)

Ahad , 29 Nov 2015, 16:46 WIB

18 DOB Pilkada Perlu Atensi Khusus

Tjahjo Kumolo

Sabtu , 17 Jan 2015, 23:30 WIB

Kemendagri Kaji 87 Daerah Otonomi Baru

Rabu , 01 Oct 2014, 14:00 WIB

Usulan DOB Dilimpahkan

Gedung DPR

Kamis , 25 Sep 2014, 20:32 WIB

Waspada Suap Pembahasan Daerah Pemekaran

Warga Papua dan Sulawesi menyaksikan rapat dengar pendapat pembentukan Daerah Otonomi baru (DOB) melalui TV di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Ahad , 21 Sep 2014, 16:00 WIB

Sejumlah 21 Daerah Otonomi Baru akan Disahkan?

Otonomi daerah (ilustrasi)

Rabu , 15 Jan 2014, 21:41 WIB

Ampres Pembentukan DOB Ditandatangani Presiden

Otonomi daerah (ilustrasi)

Senin , 09 Sep 2013, 16:15 WIB

Garut Selatan Disahkan November 2013

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Senin , 22 Apr 2013, 22:42 WIB

Kalimantan Utara Resmi Jadi Provinsi

Peta Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sabtu , 20 Apr 2013, 10:06 WIB

Ini Dia Daerah Otonomi Baru di RI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

SBY Minta Pemekaran Daerah Perhatikan Kesejahteraan Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemekaran atau daerah otonomi baru (DOB) benar-benar memperhatikan kesejahteraan rakyat, terutama di daerah yang bersangkutan. Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan dalam laporannya ke Presiden SBY di Lanud Halim Perdanakusuma, ia diberikan amanah agar UU yang akan disahkan dalam waktu dekat ini akan membawa kesejahteraan kepada rakyat setempat. Jangan malah membebani...