#haedar-nashir

Masyarakat Diharap Manfaatkan Bebas Denda Keterlambatan

Sabtu , 15 Oct 2016, 23:40 WIB

Peran Strategis Muhammadiyah Memajukan Masyarakat NTB

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi NTB menggelar Rapat Kerja Pimpinan dan Unsur Pembantu Pimpinan di Gedung di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Kota Mataram, NTB, pada...

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir

Jumat , 14 Oct 2016, 19:57 WIB

'Jangan Bawa Muhammadiyah dalam Politik Pilkada'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta para penggerak organisasinya tidak dibawa dalam politik pilkada praktis. Dia berharap para penggerak Muhammadiyah bisa menjaga kenetralan persyarikatan."Sebaiknya tidak membawa institusi organisasi, termasuk ortom dan amal usaha dalam percaturan politik, dukung mendukung atau tolak menolak sebagaimana garis persyarikatan," kata Haedar lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat...

Rabu , 21 Sep 2016, 11:09 WIB

Maftuh Basyuni, Sosok Ramah yang Pendiam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Siang ini rencananya almarhum mantan Menteri...

Sabtu , 03 Sep 2016, 23:06 WIB

Haedar Nashir: Moralitas Dasar Masyarakat Harus Terus Dibangun

REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar...

Ahad , 28 Aug 2016, 02:46 WIB

Parpol Semakin Dominan, Haedar Minta Amandemen UUD 45 Dikaji

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Majelis Hukum daan Hak Asasi Manusia/HAM (MHH)...

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.

Sabtu , 16 Jul 2016, 16:56 WIB

Muhammadiyah Kecam Teror Truk Prancis dan Kudeta Militer Turki

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan pdato politiknya jelang penandatanganan nota (Memorandum of Understanding/MoU) tentang pembinaan kesadaran bela negara di Kantor Kemhan, Jakarta, Rabu (13/4).(Republika/ Rakhmawaty La'lang)

Selasa , 05 Jul 2016, 23:29 WIB

Muhammadiyah: Takbir Keliling Hindarkan Pemuda dari Sikap Ekstrem

Haedar Nashir (Republika/ Rakhmawaty La'lang)

Rabu , 29 Jun 2016, 20:05 WIB

Muhammadiyah concerned over Istanbul bombing incident

Sabtu , 18 Jun 2016, 04:26 WIB

Memberantas Korupsi Butuh Proses Panjang

Senin , 13 Jun 2016, 12:20 WIB

Umat Islam Indonesia Masih Menderita

Selasa , 24 May 2016, 19:47 WIB

Haedar Nashir: Konvensi Ini Baru 'Iftitah'

Ahad , 22 May 2016, 20:38 WIB

Muhammadiyah Gelar KNIB di Tengah Isu Komunisme, LGBT dan Terorisme

Senin , 16 May 2016, 14:03 WIB

Muhammadiyah Sambut Baik Kebijakan Siswa SD Diwajibkan Ikuti Pendidikan Diniyah

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir.

Sabtu , 14 May 2016, 16:26 WIB

Ada yang Serang Toko Buku Muhammadiyah, Begini Kata Haedar Nashir

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kiri)

Senin , 18 Apr 2016, 12:38 WIB

Muhammadiyah: Masyarakat Alami Gegar Budaya

Ahad , 17 Apr 2016, 13:03 WIB

Muhammadiyah Siap Negosiasi dengan Kelompok Abu Sayyaf

Kamis , 14 Apr 2016, 05:05 WIB

Menhan Bangga, Kopassus Pasukan Elite Nomor Tiga di Dunia

Muhammadiyah Imbau Hindari Sinkretisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai toleransi lebih baik berada pada dimensi urusan kemasyarakatan dan relasi sosial. Menurut Haedar Nashir, toleransi tidak perlu memasuki dimensi simbol dan elemen agama yang berpotensi memunculkan gejala sinkretisme. "Sinkretisme itu kelihatan baik tapi tidak bagus untuk masing-masing umat beragama," ujar Haedar kepada Republika di Jakarta, Rabu (6/1).Ia mengatakan,...

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kanan) didampingi Ketua PP Muhammadiyah Busro Muqodas menjawab pertanyaaan wartawan, pada acara Konpers Refleksi Akhir Tahun 2015 di Jakarta, Rabu (30/12).

Sabtu , 02 Jan 2016, 07:32 WIB

Umat Islam Indonesia Belum Menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Rabu , 30 Dec 2015, 17:16 WIB

Rekomendasi Muhammadiyah Bangun Kerukunan Umat Beragama

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menjawab pertanyaaan wartawan, pada acara Konpers Refleksi Akhir Tahun 2015 di Jakarta, Rabu (30/12).

Rabu , 30 Dec 2015, 16:44 WIB

Muhammadiyah: Pemerintah Harus Bekerja Lebih Keras

Ahad , 27 Dec 2015, 17:51 WIB

Muhammadiyah Minta Umat Refleksi Kualitas Diri

Jumat , 18 Dec 2015, 16:45 WIB

'Daya Saing Umat Islam Harus Didongkrak'

Jumat , 18 Dec 2015, 16:38 WIB

Egoisme Hambat Ukhuwah Umat Islam

Ahad , 13 Dec 2015, 07:20 WIB

Mubalig Muhammadiyah Harus Kaya Ide, Materi dan Rohani

Selasa , 24 Nov 2015, 17:07 WIB

Pusat-Daerah Harus Kompak Rendam Radikalisme

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan keterangan kepada wartawan pada jumpa pers mengenai pernyataan PP Muhammadiyah tentang pemilihan umum kepala daerah serentak, di Jakarta, Senin (23/11).

Senin , 23 Nov 2015, 15:40 WIB

Muhammadiyah Soroti Penyelenggara Pemilu Tidak Netral

Senin , 23 Nov 2015, 15:40 WIB

Muhammadiyah Minta Penyelenggara Pemilu Jaga Netralitas

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan pidato Milad Muhammadiyah ke 106 di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta saat Resepsi Milad Muhammadiyah, Rabu (18/11).

Senin , 23 Nov 2015, 14:30 WIB

Muhammadiyah: Jangan Pilih Kepala Daerah yang Berhutang Budi

Wakil Gubernur DIY, Paku Alam IX (tiga kanan) berjabat tangan dengan Wakil PM Timor Leste, Fernando Lasama (dua kiri) usai melakukan pertemuan di Kepatihan Yogyakarta, Rabu (10/4).

Sabtu , 21 Nov 2015, 21:29 WIB

Haedar Nashir: Paku Alam IX Pengabdi Rakyat yang Setia

Jumat , 20 Nov 2015, 05:30 WIB

Muhammadiyah Hadirkan Dakwah Berkemajuan

Jumat , 20 Nov 2015, 05:15 WIB

Ini Lima Kekuatan Besarkan Muhammadiyah

Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu Din Syamsuddin (kanan) berjalan bersama Penasehat Ranting Muhammadiyah Pondok Labu Jimly Asshiddiqie pada acara Peresmian dan Pelantikan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu di Jakarta, Rabu (18/11).

Kamis , 19 Nov 2015, 17:13 WIB

Sejarah Muhammadiyah, Pelantikan Din Patut Dijadikan Contoh

Rabu , 18 Nov 2015, 12:42 WIB

Milad ke-103, PP Muhammadiyah Gencarkan Mobilisasi Potensi Gerakan Islam

Muhammadiyah: Setop Preteli KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta pemerintah untuk segera menetapkan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru sesuai hasil rekomendasi DPR. Muhammadiyah mendukung penuh eksistensi lembaga KPK sebagai lembaga independen dalam upaya pemberantasan korupsi. Persyarikatan yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu menilai, penundaan penetapan anggota KPK justru akan melemahkan eksistensi KPK secara psikologis, politis, dan hukum. "Hentikan langkah mempreteli...

Kamis , 12 Nov 2015, 15:19 WIB