#icjr

Jumat , 21 Jul 2023, 20:09 WIB

ICJR Ungkap Pasal Berbahaya dalam dalam UU ITE yang Sedang Direvisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR sedang melakukan pembahasan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengungkapkan ketentuan pidana salah satu yang menjadi...

Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho (kanan) saat rilis kasus kejahatan terhadap anak di Mapolda Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (31/5/2023). Polisi mengungkap kasus tindak asusila terhadap anak di bawah umur dan menetapkan 10 tersangka diantaranya oknum guru, seorang kepala desa dan mahasiswa, serta memeriksa satu oknum polisi yang diduga ikut terlibat.

Kamis , 01 Jun 2023, 20:59 WIB

ICJR: Pemahaman Kapolda Sulteng Soal Kekerasan Seksual Anak tak Sesuai Perkembangan Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati, menyoroti permintaan Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol Agus Nugroho soal kekerasan seksual anak usia 15 tahun di Parigi Moutong (Parimo) tidak disebut pemerkosaan atau rudapaksa melainkan persetubuhan. Menurut dia, pernyataan polisi itu sangat destruktif bagi pembaruan politik hukum di Indonesia. “Dan pernyataan ini menunjukkan pemahaman hukum yang parsial,...

Rabu , 08 Feb 2023, 12:31 WIB

ICJR Kritik Kompetensi Penyidik yang Tetapkan Hasya Tersangka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)...

Rabu , 21 Dec 2022, 17:12 WIB

ICJR: Ada Tren Penangkapan dan Pelepasan tanpa Proses Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Hasil penelitian Institute for Criminal Justice and...

Jumat , 16 Dec 2022, 11:32 WIB

ICJR Nilai Hukuman Mati dalam KUHP Baru Sebuah Langkah Progresif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)...

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) melaporkan per November 2021, sebanyak 404 terpidana mati menunggu dieksekusi atau naik 13 persen jika dibandingkan dengan angka pada 2020. (Foto: ilustrasi)

Jumat , 28 Jan 2022, 04:40 WIB

ICJR: 404 Terpidana Mati Menunggu Eksekusi

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mendorong pemberian amnesti dan grasi massal untuk pengguna narkotika. (Ilustrasi)

Rabu , 22 Sep 2021, 04:16 WIB

ICJR Dorong Amnesti dan Grasi Massal Pengguna Narkotika

Peneliti ICJR Erasmus Napitupulu (kiri) bersama Peneliti ICW Lalola Ester.

Selasa , 21 Sep 2021, 08:44 WIB

Kenapa Lapas dan Rutan Overcrowded? Ini Analisis ICJR

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai beberapa ketentuan di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat membantu perbaikan pengimplementasian UU ITE di lapangan. Namun, masih adanya celah untuk terjadinya kriminalisasi menjadi dasar kuat revisi UU ITE harus lekas dilaksanakan. (Karikatur UU ITE)

Kamis , 24 Jun 2021, 15:35 WIB

ICJR: Masih Ada Celah Kriminalisasi dalam SKB UU ITE

Selasa , 20 Apr 2021, 13:38 WIB

Revisi UU ITE Perlu Lindungi Korban Kekerasan Seksual

Jurnalis melakukan tes usap Polymerase Chain Reaction (PCR) di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta, Rabu (18/11). Dunia pers ikut terdampak pandemi Covid-19 berdasarkan penelitian bersama LBH Pers, IJRS, dan ICJR. (ilustrasi)

Kamis , 21 Jan 2021, 18:37 WIB

Pers dan Jurnalis dalam Krisis Kala Pandemi

[Ilustrasi kebebasan berpendapat] Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengatakan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia soal bahwa 47,7 persen dari 1.200 responden menyatakan agak setuju warga makin takut menyatakan pendapat dan 37,9 persen responden juga menyatakan agak setuju bahwa aparat makin bertindak semena-mena menjadi tamparan bagi pemerintah Indonesia saat ini.

Rabu , 28 Oct 2020, 04:53 WIB

Masyarakat Takut Berpendapat, Tamparan Keras untuk Demokrasi

Ilustrasi Kekerasan Seksual. ICJR memandang kesulitan pembahasan RUU PKS secara materi tidak seharusnya menjadi penghalang penyusunan RUU PKS.

Kamis , 02 Jul 2020, 06:22 WIB

ICJR: RUU PKS Tetap Harus Jadi Prioritas

[Ilustrasi] Seorang napi perempuan menenteng barang bawaanya saat berlangsung pembebasan di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Kelas -III Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Senin (6/4/2020). Kementerian Hukum dan HAM membebaskan sebanyak lima napi prempuan dan 18 napi laki di Lapas tersebut untuk menjalani asimilasi di rumah dalam upaya mencegah penyebaran Virus Corona (COVID-19)

Kamis , 16 Apr 2020, 22:21 WIB

ICJR: Program Asimilasi Narapidana Harusnya Diperbanyak

Layar menampilkan live streaming Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial Syarifuddin memberikan pidato saat Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 dari Gedung MA di Jakarta, Senin (6/4/2020). Hakim Agung Syarifuddin terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 menggantikan Hatta Ali yang akan memasuki masa pensiun.

Selasa , 07 Apr 2020, 16:26 WIB

Dua Catatan KODE Inisiatif untuk Ketua MA Terpilih

Peneliti ICJR Erasmus Napitupulu (kiri). ICJR menilai RKUHP tidak menjawab persoalan kelebihan kapasitas rumah tahan (rutan) dan lembaga permasyarakatan (lapas) sehingga pembahasan RKUHP harus ditunda.

Ahad , 05 Apr 2020, 17:03 WIB

ICJR: RKUHP tak Jawab Persoalan Kelebihan Kapasitas Penjara

Terpidana kasus pelanggaran UU ITE, Baiq Nuril.

Ahad , 14 Jul 2019, 15:12 WIB

Catatan ICJR atas Putusan PK MA Dalam Kasus Baiq Nuril

ICJR: Pemidanaan di Luar Penjara untuk Atasi Overcrowding

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute Criminal and Justice Reform (ICJR) membuat rekomendasi agar pemerintah mulai menerapkan pemidanaan di luar penjara agar penjara tak semakin sesak. Itu karena lapas atau rutan semakin kelebihan kapasitas (overcrowding.) Data terbaru Ditjen PAS Kemenkumham menunjukkan, pada Januari 2019, jumlah narapidana ataupun tahanan mencapai 203 persen dari total kapasitas lapas maupun rutan. "Sebagai langkah awalnya dengan memunculkan kebijakan...

Selasa , 12 Feb 2019, 09:08 WIB

Gunakan Ular Interogasi, ICJR: Polisi Lakukan Penyiksaan

Rabu , 16 Jan 2019, 19:27 WIB

Kejaksaan Agung dan MA Diminta Moratorium Hukuman Mati

Jumat , 23 Nov 2018, 16:28 WIB

Pelapor Merasa Terpukul Kasus Baiq Nuril Mencuat ke Publik

Peserta aksi menunjukkan poster dan kotak donasi pada aksi Tolak Eksekusi Baiq Nuril Maknun di Taman Kamabang Iwak Palembang, Minggu (18/11/2018).

Kamis , 22 Nov 2018, 16:52 WIB

ICJR: Ada Kasus Mirip Baiq Nuril Sedang Ditangani MA

Kamis , 22 Nov 2018, 15:17 WIB

Tim Pengacara Baiq Nuril Belum Bisa Susun PK, Ini Alasannya

Rabu , 21 Nov 2018, 16:35 WIB

BEM Unram Desak Jokowi Berikan Amnesti untuk Baiq Nuril

Baiq Nuril (40) dan suami, Lalu Muhammad Isnaeni (40), yang divonis bersalah karena dianggap menyebarkan percakapan mesum Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram di rumahnya, di Perumahan BHP Telagawaru, Labuapi, Lombok Barat, NTB, Rabu (14/11)

Rabu , 21 Nov 2018, 05:03 WIB

'Serangan Balik' Baiq Nuril demi Tegaknya Hukum Berkeadilan

Anggota DPD RI Dapil NTB Baiq Diyah Ratu Ganefi (kanan) berkunjung ke ruang Baiq Nuril (tengah) di Perumahan Telagawaru, Labuapi, Lombok Barat, NTB, Rabu (14/11).

Selasa , 20 Nov 2018, 20:44 WIB

Kasus Baiq Nuril Jadi Pelajaran untuk Pemprov NTB

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara

Selasa , 20 Nov 2018, 12:30 WIB

ICJR Apresiasi Penundaan Eksekusi Putusan Baiq Nuril

Selasa , 20 Nov 2018, 00:04 WIB

Saran Jokowi untuk Baiq Nuril

Senin , 19 Nov 2018, 04:18 WIB

Jaringan SAFENet Desak Jokowi Beri Amnesti untuk Baiq Nuril

Senin , 19 Nov 2018, 03:19 WIB

Jelang Eksekusi, ICJR Galang Petisi Amnesti untuk Baiq Nuril

Jumat , 16 Nov 2018, 15:14 WIB

ICJR Sarankan Baiq Nuril Meminta Amnesti kepada Presiden

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Sabtu , 20 Oct 2018, 23:47 WIB

Catatan Kritis Penegakan Hukum pada Masa Jokowi dari ICJR

Jumat , 12 Oct 2018, 14:15 WIB

ICJR: Pemerintah Perlu Tiru Kemajuan HAM di Malaysia

Sabtu , 26 May 2018, 06:21 WIB

ICJR: Definisi Terorisme Masih Multi Tafsir

ICJR: Revisi KUHP Berdampak pada Kesiapan Penegak Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga nirlaba bidang peradilan pidana dan hukum, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), menilai Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan berdampak pada kesiapan penegak hukum dalam implementasinya. Dampak ini lantaran ada penambahan 555 pasal pidana. Direktur Eksekutif ICJR Anggara atas nama Aliansi Nasional Reformasi KUHP dalam keterangan tertulisnya menyatakan penambahan pasal pidana akan berdampak pada kesiapan aparat...

Sejumlah narapidana di Lapas (ilustrasi).

Rabu , 25 Apr 2018, 01:45 WIB