Rabu , 22 Feb 2017, 18:15 WIB
Hadapi Kasus Freeport, Menkeu Minta Kepentingan Masyarakat Papua Dijaga
Ahad , 19 Feb 2017, 16:58 WIB
Jonan: Pemerintah Dukung Semua Investasi
Jumat , 17 Feb 2017, 17:09 WIB
Kapolda Papua: Freeport Jangan Semena-mena PHK Karyawan
Sabtu , 11 Feb 2017, 20:51 WIB
Respons Rencana Aksi Massa, Polisi Mimika Minta Warga Bijaksana Sikapi Masalah Freeport
Kamis , 23 Jul 2015, 23:00 WIB
Disinggung Soal Mundurnya Pemberian IUPK, Freeport Bungkam
Rabu , 22 Jul 2015, 15:19 WIB
Pemerintah Beri Sinyal Tunda IUPK Bagi Freeport
Rabu , 08 Jul 2015, 15:18 WIB
Pemerintah tak Konsisten, Indonesia Darurat Minerba
Rabu , 08 Jul 2015, 15:09 WIB
Ubah Kontrak Karya Freeport Jadi IUPK, Pemerintah Bisa Dipidana
Selasa , 23 Jun 2015, 20:19 WIB
Sebelum Berubah, DPR Desak Freeport Penuhi Poin Amandemen
Selasa , 23 Jun 2015, 20:02 WIB
Soal Skema IUPK, Freeport 'Pasrah' Apapun Syarat Pemerintah
Selasa , 16 Jun 2015, 16:30 WIB
Izin Operasi Freeport Diperpanjang Hingga 2035?
Selasa , 16 Jun 2015, 11:56 WIB
Menteri ESDM Klaim Perubahan Kontrak Freeport Demi Kepastian Hukum
IUPK Buat Pemerintah tak Bisa 'Mengontrol' Freeport
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi VII Kurtubi menilai, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang diberikan pemerintah kepada PT Freeport Indonesia memiliki banyak kekurangan. Meski, langkah PT Freeport Indonesia mengubah izin usahanya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan terobosan bagus.Dia mengungkapkan, status IUPK membuat negara tidak memiliki mekanisme kontrol terhadap biaya yang dikeluarkan Freeport....