Rabu , 18 Feb 2015, 19:02 WIB

Batalkan BG, Posisi Jokowi Bisa Terancam?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerhati Hukum Tata Negara, Said Salahudin menyatakan Presiden Joko Widodo bisa dianggap melecehkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena mengambil keputusan untuk tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai...

Rabu , 18 Feb 2015, 18:43 WIB

Pembatalan BG Tak Cukup dengan Jabat Tangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo dinilai harus segera menyertakan surat resmi dalam membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Surat resmi Presiden yang menyatakan menganulir pencalonan Budi Gunawan harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disertai dengan uraian alasan-alasan terkait. "Kesepakatan Presiden dan DPR atas batalnya pelantikan Budi Gunawan menurut saya tidak cukup dilakukan hanya dengan berjabat tangan saja," ujar...