Jumat , 09 Mar 2018, 15:42 WIB

KPK Ingin Pencabutan Hak Politik Nur Alam Dikabulkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengabulkan tuntutan jaksa dengan mencabut hak politik Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam. Tuntutan terhadap...

Rabu , 01 Nov 2017, 08:23 WIB

Berkas Diselesaikan, Nur Alam Segera ke Meja Hijau

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan penyidik KPK telah merampungkan berkaspenyidikan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Non-aktif, Nur Alam. Penyidik KPK pun telah melimpahkan berkas Nu Alam Jaksa Penuntut Umum KPK untuk dilanjutlan ke tahap penuntutan. "Hari ini (31/10) telah dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka NA dalam TPK penyalahgunaan kewenangan oleh Gubernur Sultra dalam...