#komisi-iii

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kiri) berbincang dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (kanan) saat memberikan keterangan pers usai menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) dengan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (6/2). (Republika/Agung Supriyant

Jumat , 28 Feb 2014, 23:25 WIB

KPK Siap Bertemu Tim Perumus RUU KUHP-KUHAP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Perumus RUU KUHP dan Kemenkumham akan mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) duduk bersama membahas persoalan RUU KUHP dan RUU KUHAP. Belakangan ini, kedua belah...

Jumat , 28 Feb 2014, 23:17 WIB

Tim RUU KUHP Siap Debat KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan keberatan atas isi naskah RUU KUHAP dan KUHP. Mengenai keberatan itu, Ketua Tim Perumus RUU KUHP Prof Muladi membuka jalan bagi KPK untuk menyampaikannya secara langsung. "Nanti sesegera mungkin akan kita undang," ujar Muladi, selepas pertemuan dengan Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta, Jumat (28/2). Menurut dia, bukan menjadi persoalan untuk bisa duduk bersama...

Kamis , 27 Feb 2014, 04:27 WIB

Istana: Tak Benar Ada Upaya Mendukung Pelemahan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara presiden, Julian Aldrin Pasha...

Rabu , 26 Feb 2014, 11:40 WIB

Hakim Agung: KPK Tak Bisa Batalkan RUU KUHAP dan KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai, KPK...

Rabu , 26 Feb 2014, 11:36 WIB

Pemerintah Minta KPK Ajukan DIM RUU KUHP dan KUHAP ke DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengajak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Selasa , 25 Feb 2014, 15:19 WIB

Menkumham Pastikan Kewenangan KPK Tak Terusik

Selasa , 25 Feb 2014, 15:01 WIB

Pemerintah Akan Lanjutkan Pembahasan RUU KUHAP dan KUHP

Ahad , 23 Feb 2014, 16:46 WIB

Menkumham: Penarikan RUU KUHAP Harus Disetujui Presiden dan DPR

Kamis , 20 Feb 2014, 19:52 WIB

Menkumham Sesalkan Sikap KPK Soal RUU KUHAP

Rabu , 19 Feb 2014, 19:56 WIB

Soal RUU KUHAP, Dirjen Kemenkumham Tersinggung dengan KPK

Rabu , 19 Feb 2014, 14:22 WIB

Taslim: Saya Belum Negarawan untuk Jadi Hakim MK

Anggota DPR Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin.

Rabu , 19 Feb 2014, 14:07 WIB

Politisi DPR Rebutan Posisi Hakim MK

Rabu , 19 Feb 2014, 13:10 WIB

DPR: RUU KUHAP Datangnya dari Pemerintah

Selasa , 18 Feb 2014, 17:33 WIB

Pekan Depan Komisi III Seleksi Calon Hakim MK

Selasa , 18 Feb 2014, 16:02 WIB

Wamenkumham Siap Hentikan Pembahasan RUU KUHAP

Selasa , 18 Feb 2014, 15:49 WIB

Denny Indrayana Bantah RUU KUHAP untuk Lemahkan KPK

Ahad , 09 Feb 2014, 20:11 WIB

Ada Surat dari Presiden, DPR Merasa Harus Membahas RUU KUHAP-KUHP

Dimyati Natakusumah (tengah) bersama dengan Ignatius Mulyono (kanan)

DPR Targetkan Revisi UU KUHAP Selesai Usai Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) selesai setelah pemilu 2014. "Setelah pemilu baru akan selesai di masa keanggotaan dewan sekarang," kata anggota Komisi III DPR, Achmad Dimyati Natakusumah, Senin (27/1). Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pesimis pembahasan revisi UU KUHAP selesai sebelum pemilu 2014. Karena masih banyak persoalan yang belum selesai...

Rabu , 15 Jan 2014, 06:50 WIB

'Segera Terapkan Program Satu Polisi untuk Satu Desa'

Penggerebekan terduga teroris oleh polisi (ilustrasi).

Rabu , 01 Jan 2014, 16:03 WIB

Komisi III: Terduga Teroris Harus Dilumpuhkan Hidup-Hidup Bukan Mati

Anggota komisi III Fraksi Golkar Bambang Soesatyo

Ahad , 22 Dec 2013, 11:02 WIB

DPR Sebut 304 Pejabat Bermasalah Hukum

Selasa , 17 Dec 2013, 17:54 WIB

DPR: Mental Pejabat Publik Sakit Berat

Siswa SD Menteng 01 melakukan simulasi pemungutan suara/ilustrasi (Republika/Yasin Habibi)

Senin , 16 Dec 2013, 17:08 WIB

DPR Janji Perjuangkan Tambahan Anggaran Pengamanan Pemilu untuk Polri

Anggota Komisi Hukum DPR RI, Syarifudin Sudding

Senin , 16 Dec 2013, 13:44 WIB

Legislator Apresiasi Polri Ungkap Korupsi Tanpa Penyadapan

Rabu , 04 Dec 2013, 20:35 WIB

Legislator Duga Ada Oknum di KPK

Peragaan pakaian dinas untuk Polwan berjilbab di Lapangan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat (25/11). (Republika/Yasin Habibi)

Rabu , 04 Dec 2013, 11:53 WIB

Komisi III DPR Janji Perjuangkan Penggunaan Jilbab untuk Polwan

Wasekjen DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa

Ahad , 01 Dec 2013, 16:21 WIB

Komisi III DPR Akan Tanyakan Telegram Rahasia Jilbab Polwan

Sabtu , 30 Nov 2013, 21:38 WIB

Legislator Demokrat Minta Polri Tiru SBY

Rabu , 20 Nov 2013, 17:27 WIB

DPR: Bentrok di Karawang, yang Salah Harus Ditindak

Jumat , 15 Nov 2013, 15:33 WIB

Sidang Rusuh, PKS: Ada Gejala Delegitimasi MK

Sejumlah petugas membersihkan kaca dan kursi yang dirusak pendukung salahsatu calon terkait putusan sengketa ulang Pemilukada Maluku di Gedung MK Jakarta, Kamis (14/11). Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang usai perusakan oleh pendukung yang mengamuk di

Kamis , 14 Nov 2013, 16:33 WIB

Kronologi Penyerangan MK Terkait Pilkada Maluku

Kamis , 14 Nov 2013, 16:29 WIB

DPR Anggap Penyerangan MK Citra yang Masih Buruk

Sabtu , 02 Nov 2013, 21:06 WIB

Komisi III: Pemilihan Ketua MK Tak Terkait Perppu

Selasa , 22 Oct 2013, 18:11 WIB

Harapan Marzuki Alie untuk Sutarman

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah (kanan) dan Sekjen Tjahjo Kumolo (kiri)

PDIP Minta Kapolri Tak Ditentukan Secara Voting

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PDI Perjuangan berharap Komisi III DPR tidak melakukan voting untuk menentukan kapolri baru. "PDI Perjuangan menghargai hak prerogatif presiden mengusulkan calon kapolri. Kita berterima kasih karena presiden mencalonkan satu nama sebagaimana keinginan PDI Perjuangan. Jabatan strategis tidak divoting," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah di Jakarta, Kamis (17/10). Ia pun menilai, pengajuan...

Kamis , 17 Oct 2013, 12:11 WIB