Rabu , 07 Jun 2023, 20:45 WIB

KY Periksa Ketua PN Jakpus Soal Putusan Penundaan Pemilu

JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) melakukan pemanggilan ulang terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Liliek Prisbawono Adi berkaitan dengan putusan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) vs KPU....

Rabu , 07 Jun 2023, 07:28 WIB

Utak-atik Aturan Wajib Lapor Sumbangan Kampanye Ditentang 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali membuat kebijakan kontroversial. Kini, KPU RI menghapus aturan yang mewajibkan peserta pemilu melaporkan dana sumbangan kampanye, lalu menggantinya dengan pelaporan daring. Kebijakan itu dikritik ratusan organisasi karena diyakini akan membuat peserta Pemilu 2024 abai melaporkan donasi yang diterimanya. Kewajiban menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sebenarnya sudah diterapkan KPU dalam setiap...