#menteri-baru-dilantik

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri (ketiga kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kanan), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri) dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) usai upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo dan Wamenaker Afriansyah Noor.

Kamis , 16 Jun 2022, 00:20 WIB

Pengamat Pertanyakan Reshuffle untuk Evaluasi atau Kepentingan Politik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Andri W Kusuma menilai perombakan kabinet bukan melulu soal perbaikan kinerja. Ia justru khawatir, apabila reshuffle kabinet ini justru diselubungi oleh...

KPK Minta Menteri Baru Jokowi Segera Lapor LHKPN. Foto: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto (kedua kanan) bersama pejabat lama Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni (kanan) bersama pejabat lama Surya Tjandra (kiri) berfoto bersama seusai mengikuti acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Presiden memerintahkan Hadi Tjahjanto untuk menuntaskan persoalan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kalimantan Timur, sengketa lahan di masyarakat dan meningkatkan penyaluran jumlah sertifikat tanah ke masyarakat.

Rabu , 15 Jun 2022, 20:48 WIB

KPK Minta Menteri Baru Segera Lapor LHKPN

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta semua menteri dan wakil menteri yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak lupa melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) mereka. Hal tersebut menyusul posisi strategis mereka dalam kaitan penyelenggaraan negara. "KPK mengimbau untuk melaporkan harta kekayaan paling lambat tiga bulan sejak pengangkatan," kata Plt Juru Bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati melalui...

close ×