Kamis 16 Jun 2022 00:20 WIB

Pengamat Pertanyakan Reshuffle untuk Evaluasi atau Kepentingan Politik

Presiden diminta memberi target kerja kepada menteri yang baru.

Rep: Mabruroh/ Red: Indira Rezkisari
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri (ketiga kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kanan), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri) dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) usai upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo dan Wamenaker Afriansyah Noor.
Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berbincang dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri (ketiga kanan), Mensesneg Pratikno (kedua kanan), Seskab Pramono Anung (ketiga kiri) dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) usai upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Wamen ATR Raja Juli Antoni, Wamendagri John Wempi Watipo dan Wamenaker Afriansyah Noor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Andri W Kusuma menilai perombakan kabinet bukan melulu soal perbaikan kinerja. Ia justru khawatir, apabila reshuffle kabinet ini justru diselubungi oleh niatan untuk kepentingan politik.

“Kita tanyakan dulu pada Presiden, apakah reshuffle ini berbasis untuk menjawab tantangan yang dihadapi negara, atau reshuffle ini hanya sekedar untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik sesaat,” tanya Andri. “Jika berbasis pada mengakomodir kepentingan politik sesaat, maka tidak ada gunanya reshuffle ini, tidak ada gunanya,” tegas dia dalam sambungan telepon, Rabu (15/6/2022).

Baca Juga

Andri mencoba menilik sosok para menteri baru terpilih yang baru saja dilantik itu. Menurutnya, keduanya tidak cukup mumpuni untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan segala tantangan yang sedang dihadapi Indonesia. “Jadi saya menduga ini hanya sekedar mengakomodir kepentingan politik sesaat,” ungkapnya.

Andri menjelaskan, jika keinginan Presiden merombak menteri-menterinya murni untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh negara maka yang yang seharus dirombak adalah menteri bidang ekonomi.

“Harusnya di bidang ekonomi, mulai dari Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian. Itukan berhubungan dengan bahan baku pokok masyarakat. Bahkan dari segi makro kebijakan makronya kalau perlu Menteri Keuangan yang direshuffle,” tuturnya.

Eropa sudah mengumumkan akan menghadapi resesi global, sedangkan Indonesia masih berkutat pada masalah minyak goreng yang belum juga selesai.  Dalam sudut pandangnya, ketika negara lain yang mengalami krisis bahan baku ketika bukan sebagai produsen, maka hal tersebut dapat dianggap wajar.

“Nah Indonesia sebagai produsen terbesar anomalinya Indonesia sebagai produsen terbesar minyak goreng tapi kita mengalami krisis,” sindir Andri.

Karena itu, Andri menilai jika reshuffle benar-benar dilakukan karena untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia yang berdampak pada masyarakat, maka seharusnya menteri yang berkaitan dengan ekonomi yang harus diganti. “Maka yang harus diganti adalah menteri yang berkaitan dengan ekonomi, itu wajib hukumnya,” kata dia.

Selain itu, terangnya, reshuffle itu harusnya ada target yang akan dicapai oleh menteri baru. Misalkan ada yang belum dicapai oleh menteri sebelumnya, maka dengan reshuffle ini ada target yang akan dicapai dan ini harusnya dijelaskan Presiden kepada masyarakat.

“Oke saya angkat Pak Zul (Zulkifli) tapi dalam dua minggu ke depan minyak goreng harus sudah ada di pasaran dengan harga sekian, harusnya (seperti itu),” kata Andri. “Kan tidak bisa (cuma karena) oh dia pengalaman pasti bisa mengatur, nanti ujung-ujungnya sama-sama juga ketika oligarki ekonomi mencengkram. kabinet ini tidak akan bisa ke mana-mana menteri siapapun itu,” jelasnya.

“Jadi harus dijelaskan dulu bahwa dasarnya presiden melakukan reshuffle adalah menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi oleh negara atau hanya untuk mengakomodir kepentingan politik sesaat,” kata Andri.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement