![Pekerja membersihkan ruang sidang tindak pidana korupsi di Gedung Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, Jumat (13/11). (Antara/Hafidz Mubarak A.)](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/pekerja-membersihkan-ruang-sidang-tindak-pidana-korupsi-di-gedung-_151113154343-758.jpg)
Senin , 02 May 2016, 19:30 WIB
Jumat , 18 Sep 2020, 07:03 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) kembali menyunat hukuman terpidana perkara korupsi melalui putusan Peninjauan Kembali (PK). Kali ini, yang dikabulkan adalah mantan anggota DPR dari Fraksi PKB, Musa...
Jumat , 17 Nov 2017, 18:17 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekertaris Jendral (Sekjen) Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko menilai putusan pencabutan hak politik terhadap para koruptor efektif bila UU Pemilu juga mencantumkannya. "Putusan itu akan efektif bila di dalam UU Pemilu kita menyantumkan syarat sebagaimana putusan pencabutan hak politik. Lalu, KPU juga harus ada punya aturan pelaksanaannya terkait syarat caleg, calon kepala daerah atau bahkan...
Rabu , 15 Nov 2017, 17:21 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi...
Rabu , 25 Oct 2017, 18:46 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR nonaktif dari fraksi Partai...
Jumat , 03 Feb 2017, 20:57 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan status...
Senin , 02 May 2016, 19:30 WIB