#opini-wtm

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo (tengah) bersama Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri (kedua kanan) dan jajaran direksi berfoto bersama saat public expose di Jakarta, Jumat (12/5/2023). BPJS Ketenagakerjaan berhasil mempertahankan opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian). Sedangkan untuk Laporan Pengelolaan Program (LPP), telah dinyatakan sesuai dengan kriteria penyajian yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.

Jumat , 12 May 2023, 21:30 WIB

In Picture: Public Expose BPJS Ketenagakerjaan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo bersama Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri dan jajaran direksi berfoto bersama saat public expose di Jakarta, Jumat (12/5/2023). BPJS...

Karyawan melayani pengurusan keanggotaan peserta jaminan kesehatan di kantor BPJS Kesehatan, Banda Aceh, Aceh, Senin (6/7/2020). BPJS Kesehatan menyatakan telah menuntaskan pembayaran klaim rumah sakit per 1 Juli sebesar Rp3,70 triliun seiring awal bulan Juli BPJS Kesehatan telah menerima iuran peserta Penerima Iuran Bantuan (PIB) APBN dari pemerintah sebesar Rp4,05 triliun. ANTARA FOTO/Ampelsa/wsj.

Jumat , 10 Jul 2020, 17:30 WIB

Penerapan Good Governance, Perkokoh Tatanan Ekosistem JKN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai badan hukum publik yang fokus terhadap implementasi tata kelola yang baik atau good governance, BPJS Kesehatan senantiasa menyelenggarakan program JKN-KIS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Tata kelola yang baik berhasil membawa BPJS Kesehatan meraih opini Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) enam kali secara berturut-turut sejak tahun 2014 sampai dengan 2019. Selain itu, BPJS Kesehatan juga memperoleh...

close ×