#ormas-kelola-tambang

Senin , 10 Mar 2025, 23:14 WIB

Menteri Bahlil Pastikan Izin Tambang Muhammadiyah Terbit Bulan Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi masyarakat (ormas) PP Muhammadiyah akan terbit bulan ini. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri...

Selasa , 28 Jan 2025, 21:18 WIB

Kampus Prioritas Kelola Tambang, Wakil Ketua MPR: Perguruan Tinggi akan Pikir Ulang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pemberian izin usaha tambang kepada perguruan tinggi (PT) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) mendapat respons dari berbagai pihak. Sebagian pihak mendukung adanya wacana itu, tapi ada juga pihak yang menolak. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan, adanya pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dengan cara prioritas tidak akan membuat PT serta...

Selasa , 28 Jan 2025, 20:07 WIB

MITI: Pemberian Prioritas Izin Tambang untuk Kampus dan Ormas Picu Masalah Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengesahan revisi UU Minerba oleh DPR...

Kamis , 23 Jan 2025, 12:50 WIB

DPR Kebut Bahas Revisi UU Minerba, Gelar Rapat Saat Reses

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Paripurna DPR RI di kompleks...

Senin , 13 Jan 2025, 17:57 WIB

Nahdlatul Ulama has Never Asked the Government for Mining Concessions

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- General Manager Nahdlatul Ulama (PBNU) KH...

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf

Senin , 13 Jan 2025, 16:40 WIB

Soal Tambang untuk Ormas, Gus Yahya: NU tidak Pernah Minta

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Sabtu , 14 Dec 2024, 21:11 WIB

Bahlil Ungkap Bekas Tambang yang Berpeluang Dikelola oleh Muhammadiyah

Ormas yang mengelola tambang harus bisa membawa kemaslahatan untuk umat. Dan jangan hanya mementingkan kelompoknya sendiri.

Rabu , 31 Jul 2024, 15:37 WIB

Ormas Kelola Tambang Harus Membawa Kemaslahatan untuk Umat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai izin kelola tambang yang diberikan kepada ormas sudah tepat.

Rabu , 31 Jul 2024, 10:15 WIB

MUI Nilai Ormas Keagamaan Miliki Misi Bagus dalam Kelola Tambang

Rabu , 31 Jul 2024, 06:08 WIB

Minyak Bumi Kita, Nasibmu Kini!

Foto udara areal pasca tambang nikel yang sebagian telah di reklamasi di Kecamatan Motui, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Kamis (8/2/2024). Pasca diundangkannya Undang-Undang (UU) Nomor 3/ 2020, pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) memasuki era baru salah satunya pengusaha wajib melakukan reklamasi pasca-tambang.

Selasa , 30 Jul 2024, 22:06 WIB

Pro Kontra Kelola Tambang, Bagaimana Ulama Terdahulu Memandang Eksplorasi Alam?

Selasa , 30 Jul 2024, 09:37 WIB

Tambang Ramah Lingkungan Masih PR Besar

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Muti

Ahad , 28 Jul 2024, 19:40 WIB

Di Mana Lokasi Tambang yang Bakal Dikelola Muhammadiyah? Ini Kata Abdul Mu'ti

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (tengah), Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu

Ahad , 28 Jul 2024, 16:29 WIB

Lengkap, Risalah Pleno PP Muhammadiyah yang Terima Konsesi Lahan Tambang

Penampakan lubang tambang batu bara di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, tepatnya di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Kamis , 25 Jul 2024, 21:04 WIB

Akankah Muhammadiyah Bersedia Terima Konsesi Tambang?

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj

Selasa , 02 Jul 2024, 15:20 WIB

Kata Kiai Said Aqil Siradj tentang Ormas Dapat Izin Kelola Tambang

Sabtu , 15 Jun 2024, 06:15 WIB

Tokoh NU: Kami Punya Kapasitas untuk Kelola Tambang Negara

Pengamat mengatakan izin kelola tambang untuk Ormas Keagamaan menyalahi UU Minerba. (ilustrasi)

Pengamat: Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan Menyalahi UU Minerba

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan, Bisman Bakhtiar turut berbicara mengenai isu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) mengelola tambang. Keputusan Presiden Joko Widodo itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang ditetapkan pada Kamis 30 Mei 2024. Dalam beleid...