REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pemberian izin usaha tambang kepada perguruan tinggi (PT) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) mendapat respons dari berbagai pihak. Sebagian pihak mendukung adanya wacana itu, tapi ada juga pihak yang menolak.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno mengatakan, adanya pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dengan cara prioritas tidak akan membuat PT serta merta ingin memanfaatkannya. Apalagi, pengelolaan tambang juga berpotensi menurunkan reputasi PT.

"Apalagi jika kajian akademik yang dilakukan mengenai usaha pengelolaan tambang batu bara ini ternyata menurut mereka berpotensi menjauhkan PT dari tujuan utama pendiriannya yaitu sebagai pilar pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan," kata dia melalui keterangannya, Selasa (28/1/2025).

Ia mengatakan, banyak PT di Indonesia yang telah berdiri puluhan tahun. Bahkan ada juga PT berusian lebih dari 100 tahun. Menurut dia, PT itu tentunya memiliki kredibilitas dan kewibawaan akademik yang tinggi.

Karena itu, ketika pengelolaan tambang dinilai berpotensi meruntuhkan reputasi yang telah dibangun sekian lama, otomatis PT tidak akan mengambil risiko tersebut. Pasalnya, pengelolaan tambang tak jarang menyebabkan kerusakan lingkungan hingga permasalahan sosial.

"Tentu PT akan berpikir ulang untuk masuk ke sektor usaha tambang ini," ujar Eddy.

Ia mengakui, PT memerlukan sumber dana yang tidak kecil untuk bisa senantiasa meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikannya. Apalagi untuk mengejar target Indonesia Maju pada 2045, Indonesia membutuhkan banyak PT bertaraf internasional, sehingga peluang pengelolaan tambang ini dapat menjadi salah satu solusi untuk mendanai berbagai kegiatan dan pengembangan kampus ke depan.

“Namun saya juga meyakini, bahwa PT akan berpikir dan menimbang dengan sangat cermat dan penuh kehati-hatian sebelum masuk ke sektor baru yang sangat berbeda dengan dunia pendidikan ini," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika