Senin , 24 Sep 2018, 13:51 WIB
Atasi Defisit Keuangan BPJS, IDI Sarankan Naikkan Iuran
Jumat , 21 Sep 2018, 21:42 WIB
Kemenkeu Siapkan Aturan Alokasi Pajak Rokok untuk BPJS
Kamis , 20 Sep 2018, 23:31 WIB
Pemerintah Diminta Segera Atasi Defisit BPJS Kesehatan
Rabu , 19 Sep 2018, 14:19 WIB
Kemendagri: Pajak Rokok untuk BPJS Kurangi Penerimaan Daerah
Rabu , 13 Dec 2017, 01:19 WIB
Pemerintah Revisi Perpres Pajak Rokok Atasi Defisit BPJS
Rabu , 04 May 2016, 12:27 WIB
Australia Kembali Naikkan Pajak Rokok
Selasa , 15 Mar 2016, 11:42 WIB
Pemerintah Australia Kemungkinan Kembali Naikkan Pajak Rokok
Ahad , 08 Mar 2015, 16:46 WIB
Pemerintah akan Naikan Pajak Rokok 10 Persen
Selasa , 13 Jan 2015, 07:35 WIB
Pajak Rokok Jangan Sampai Diselewengkan
Jumat , 22 Aug 2014, 15:00 WIB
Pemprov Salurkan Hasil Pajak Rokok Rp 103 Miliar
Jumat , 30 May 2014, 23:14 WIB
Aktivis Anti-Tembakau Tuntut Kenaikan Pajak Rokok di Asia
Selasa , 13 May 2014, 18:58 WIB
Pemkab Bogor Terbesar Terima Hasil Pajak Rokok
Pakar: Bila Pajak Menzalimi, Negara Seperti Perompak
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ahli Hukum Tata Negara Laica Marzuki mengatakan pajak yang bersifat memaksa untuk keperluan negara telah diatur Undang-undang. Hanya saja pengenaannya tidak boleh menimbulkan kezaliman.Pendapat itu ditegaskan Laica Marzuki saat memberi keterangan sebagai ahli dalam pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa."Jika negara salah menempatkan pajak, maka...
Selasa , 09 Jul 2013, 16:26 WIB