#pasal-kontroversial-kuhp

Kamis , 15 Dec 2022, 15:58 WIB

KSP: KUHP tidak Bertentangan dengan Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Mufti Makarim menyampaikan, secara politik, pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah melalui proses panjang. Produk hukum ini...

Rabu , 14 Dec 2022, 20:26 WIB

Sosialisasi Hingga Dialog Dinilai Perlu Dilakukan Merespons Pro Kontra KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pro dan kontra di ranah publik terkait lahirnya KUHP yang baru harus direspons dengan berbagai penjelasan yang bisa dipahami masyarakat dengan membuka ruang diskusi seluas-luasnya. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan dengan KUHP yang saat ini masih bersandar pada hukum di masa kolonial, pembaruan dasar hukum pidana adalah sebuah keharusan untuk menyesuaikan dengan kondisi...

Rabu , 14 Dec 2022, 20:17 WIB

#pasal-kontroversial-kuhp

KSP: KUHP tidak Bertentangan dengan Demokrasi

Sosialisasi Hingga Dialog Dinilai Perlu Dilakukan Merespons Pro Kontra KUHP

Moeldoko: KUHP Beri Kepastian dan Perlindungan Hukum Masyarakat

Jaksa Agung Minta Jaksa Pelajari KUHP Baru

Tanggapi Kritik Asing Terhadap KUHP, Wamenkumham: Jangan Dibanding-bandingkan

Komnas Harapkan KUHP Baru Akomodir Hak Perempuan