#pasal-kontroversial-kuhp

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan KUHP di Tugu Pal Putih, Yogyakarta. KSP mengeklaim KUHP yang baru disahkan tidak bertentangan dengan demokrasi.

Kamis , 15 Dec 2022, 15:58 WIB

KSP: KUHP tidak Bertentangan dengan Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Mufti Makarim menyampaikan, secara politik, pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sudah melalui proses panjang. Produk hukum ini...

Aliansi masyarakat dan mahasiswa menggelar unjuk rasa menolak pengesahan RKUHP (ilustrai). KUHP yang telah disahkan masih menuai pro dan kontra di masyarakat

Rabu , 14 Dec 2022, 20:26 WIB

Sosialisasi Hingga Dialog Dinilai Perlu Dilakukan Merespons Pro Kontra KUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pro dan kontra di ranah publik terkait lahirnya KUHP yang baru harus direspons dengan berbagai penjelasan yang bisa dipahami masyarakat dengan membuka ruang diskusi seluas-luasnya. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan dengan KUHP yang saat ini masih bersandar pada hukum di masa kolonial, pembaruan dasar hukum pidana adalah sebuah keharusan untuk menyesuaikan dengan kondisi negara yang sudah jauh...

Rabu , 14 Dec 2022, 20:17 WIB

#pasal-kontroversial-kuhp

KSP: KUHP tidak Bertentangan dengan Demokrasi

Sosialisasi Hingga Dialog Dinilai Perlu Dilakukan Merespons Pro Kontra KUHP

Moeldoko: KUHP Beri Kepastian dan Perlindungan Hukum Masyarakat

Jaksa Agung Minta Jaksa Pelajari KUHP Baru

Tanggapi Kritik Asing Terhadap KUHP, Wamenkumham: Jangan Dibanding-bandingkan

Komnas Harapkan KUHP Baru Akomodir Hak Perempuan