#pasal-kuhp

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menilai surat pernyataan dari PBB terkait KUHP Indonesia sangat terlambat. Ilustrasi.

Senin , 12 Dec 2022, 17:46 WIB

Wamenkumham: Surat PBB Terkait KUHP Sangat Terlambat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai surat pernyataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sangat...

Menkumham Yasonna Laoly memberikan salam usai membacakan pandangan akhir pemerintah saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Rapat Paripurna DPR tersebut mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang. Republika/Prayogi

Senin , 12 Dec 2022, 14:30 WIB

Yasonna Sentil Pengacara Kondang yang Cibir Pasal Perzinaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KUHP menuai pro dan kontra. Salah satunya soal kehadiran pasal-pasal perzinahan yang diklaim bakal mempengaruhi minat wisatawan asing untuk berlibur ke Indonesia.Namun, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menegaskan, kabar-kabar seperti itu tidak benar. Bahkan, ia mengaku sudah berbicara langsung dengan orang-orang Kanwil Kemenkumham di daerah-daerah dan menemukan tidak ada pembatalan yang terjadi."Saya baru bicara dengan...

Senin , 12 Dec 2022, 13:30 WIB

Wamenkumham: Pasal Penyerangan Presiden Diatur Sangat Ketat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham)...

close ×