
Rabu , 10 Apr 2013, 18:02 WIB
Kamis , 25 Mar 2021, 21:47 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Johan Budi, menilai pasal-pasal multitafsir atau "karet" dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus diperjelas dalam...
Sabtu , 20 Feb 2021, 10:04 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menilai ada sembilan pasal bermasalah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, menilai setidaknya sembilan UU ITE bisa jadi pembuka revisi.Berikut sembilan pasal yang memiliki persoalan multitafsir, dampak sosial, dan penerapannya menurut...
Rabu , 17 Feb 2021, 00:04 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly...
Selasa , 16 Feb 2021, 15:49 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ronggo Astungkoro, Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi...
Jumat , 12 Apr 2013, 16:10 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat...
Rabu , 10 Apr 2013, 18:02 WIB