#pasal-penghinaan-presiden

Presiden Jokowi pada malam peringatan Hari Film Nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/3).

Rabu , 05 Aug 2015, 19:54 WIB

Jokowi: Kalau Saya Dicaci Maki di Negara Lain, Kamu Mau?

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sebagai simbol negara, Presiden Joko Widodo merasa dirinya harus dihormati. Karena itu, Jokowi akan tetap mengusulkan pasal penghinaan presiden pada DPR."Begini, kalau saya pergi ke negara...

Presiden Jokowi beri arahan peserta rapimnas TNI-Polri

Rabu , 05 Aug 2015, 19:33 WIB

'Presiden Bukan Simbol Negara, Pasal Penghinaan tak Perlu Dihidupkan Lagi'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan pasal penghinaan terhadap presiden tidak perlu dihidupkan lagi dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal tersebut karena presiden bukan simbol negara. "Ada presepsi yang salah seolah-olah Presiden adalah simbol dari satu negara," ujarnya, Rabu (5/8). Ia melanjutkan, padahal simbol dari suatu negara itu berupa bendera dan lambang...

Rabu , 05 Aug 2015, 19:13 WIB

Jokowi Bersikukuh Tetap Usulkan Pasal Penghinaan Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikukuh tetap...

Rabu , 05 Aug 2015, 17:59 WIB

Pengamat: Pasal Penghinaan Presiden tak Perlu Dihidupkan lagi

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat hukum tata negara dari Universitas...

Rabu , 05 Aug 2015, 17:47 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Berisiko Konstitusional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara, M. Nasef...

Yasonna Laoly (kiri) berbincang dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) usai penyerahan susunan kepengurusan DPP PDI Perjuangan kepada di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (6/5). (Republika/Agung Supriyanto)

Rabu , 05 Aug 2015, 16:54 WIB

Menkumham: Meme Termasuk Penghinaan Presiden

Rabu , 05 Aug 2015, 16:29 WIB

PDIP Ingin Jalan Tengah Pasal Penghinaan Presiden

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas membahas proyek galangan kapal di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6). (Antara/Yudhi Mahatma)

Rabu , 05 Aug 2015, 16:14 WIB

Pasal Penghinaan Presiden yang Dibatalkan tak Bisa Dihidupkan Kembali

Rabu , 05 Aug 2015, 15:53 WIB

PDIP: Kelihatannya Pemerintah Membutuhkan Pasal Penghinaan

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron (kiri) di teras Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7).

Rabu , 05 Aug 2015, 15:45 WIB

'Jika Dihina, Presiden Bisa Pakai Pasal Penghinaan Secara Pribadi'

Rabu , 05 Aug 2015, 15:42 WIB

Yasonna: Pasal Penghinaan Presiden Sudah Ada Sejak Zaman SBY

Rabu , 05 Aug 2015, 15:28 WIB

Menkumham: Pasal Penghinaan Presiden RUU KUHP Berbeda

Rabu , 05 Aug 2015, 15:15 WIB

Tanpa Amandemen UUD 1945, Pasal Penghinaan Presiden tak Bisa Dihidupkan

Rabu , 05 Aug 2015, 13:59 WIB

DPR: Apakah Presiden Merasa Dihina atau tidak

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil

Rabu , 05 Aug 2015, 12:46 WIB

Komisi III: Presiden Harus Batalkan Pengajuan Pasal Penghinaan

Rabu , 05 Aug 2015, 10:28 WIB

PDIP Usul Dua Poin dalam Pasal Penghinaan terhadap Presiden

Wakil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon

Rabu , 05 Aug 2015, 10:26 WIB

Fadli Zon: Jokowi tak Baca Putusan MK Soal Pasal Penghinaan Presiden

Fadli Zon: Pasal Penghinaan Presiden Harus Dicabut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pemerintah dalam draft revisi UU KUHP harus dicabut karena bisa menjadi instrumen membungkam pihak pengkritik presiden. "Pasal tersebut tak boleh masuk KUHP dan harus dicabut. Ini dapat menjadi instrumen pemerintah untuk membungkam pihak-pihak yang mengkritik Presiden," katanya di Jakarta, Selasa (4/8). Dia...

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie (kanan) dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik (kiri)memberikan keterangan pers usai melakukan rapat tertutup di kantor KPU, Jakarta, Jumat (5/6). (Republika/Rakhmawat

Selasa , 04 Aug 2015, 21:27 WIB

Jimly: Menganggap Presiden Lambang Negara Teori Feodal

Presiden Joko Widodo berdiri di depan lukisan karikatur para Presiden RI karya Kartunis Yoga Adhitrisna usai berdialog dengan Komunitas Kreatif Indonesia di Gedung Indonesia Convention Exhibition (ICE), Tangerang, Banten, Selasa (4/8).

Selasa , 04 Aug 2015, 21:16 WIB

Pasal Penghinaan Presiden, Demokrat: Presiden Jokowi Harus Belajar dari SBY

Selasa , 04 Aug 2015, 20:51 WIB

Setara: Presiden Jokowi tak Paham Praktik Ketatanegaraan Indonesia

Selasa , 04 Aug 2015, 20:26 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Diajukan Lagi, MPR: Wajar Pejabat Dikritik

Selasa , 04 Aug 2015, 20:21 WIB

Pasal Penghinaan Presiden, Pakar: Putusan MK Masih Bisa Saja Diubah

Selasa , 04 Aug 2015, 20:19 WIB

DPR: Pasal Penghinaan Presiden Bisa Jadi Alat untuk Bungkam Rakyat

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan sebelum naik ke pesawat kepresidenan di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (28/7).

Selasa , 04 Aug 2015, 17:03 WIB

Jokowi Jamin Pasal Penghinaan Presiden Bukan untuk Bungkam Rakyat

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kiri) memimpin rapat gabungan bersama anggota Komisi II dan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (25/6).

Selasa , 04 Aug 2015, 16:12 WIB

Pasal Penghinaan Presiden, Fahri: itu Pikiran Kuno

Meme Presiden Jokowi soal tempat lahir Bung Karno.

Selasa , 04 Aug 2015, 13:09 WIB

Jokowi Dituding Ingin Kembalikan Indonesia ke Masa Penjajahan

Selasa , 04 Aug 2015, 12:50 WIB

'Rencana Masukkan Pasal Penghinaan Presiden ke KUHP Inkonstitusional'

Selasa , 04 Aug 2015, 11:16 WIB

Ketua DPR: Presiden Itu Harus Dijaga

Senin , 03 Aug 2015, 21:56 WIB

Wapres Dukung Pasal Penghinaan Presiden Diberlakukan Kembali

Senin , 03 Aug 2015, 21:52 WIB

JK: Wajar Pasal Penghinaan Presiden Diberlakukan Kembali

Senin , 03 Aug 2015, 18:29 WIB

Pasal Penghinaan Presiden Jangan Jadi Pasal Karet

Senin , 03 Aug 2015, 14:29 WIB

DPR Kaji Pasal Penghinaan pada Presiden di KUHP

Jumat , 12 Apr 2013, 16:13 WIB

Banyak Pasal Dalam RKUHP Buat Pemerintah Otoriter

Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin

'Haram Hidupkan Kembali Pasal Penghinaan Presiden'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum dari Universitas Indonesia (UI) Irman Putra Sidin mengatakan pasal penghinaan penghinaan terhadap presiden dan wakil harap untuk dihidupkan kembali."Pasal itu pasal yang sudah jadi mumi oleh putusan MK. Jadi haram bagi DPR dan presiden untuk hidupkan kembali pasal itu," kata Irman di kantor Bawaslu, Jumat (5/4).Jika dihidupkan kembali, menurut Irman, sama saja dengan menabrak...

Jumat , 05 Apr 2013, 11:22 WIB