#pegawai-kpk

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (non aktif) Giri Suprapdiono

Selasa , 08 Jun 2021, 00:06 WIB

Polemik TWK tak Berfokus Hanya pada 75 Pegawai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, menegaskan bahwa polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak berpaku pada 75 pegawai tidak memenuhi syarat...

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (non aktif) Giri Suprapdiono memberikan keterangan saat menghadiri debat soal polemik Tes Wawancara Kebangsaan (TWK) pegawai KPK di gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (4/6/2021). Giri Suprapdiono menyampaikan bahwa debat tersebut dilakukan untuk membuktikan TWK yang dilakukan kepada para pegawai KPK merupakan upaya penyingkiran pegawai atau tidak.

Sabtu , 05 Jun 2021, 06:45 WIB

Sebagian 75 Pegawai KPK tak Lolos TWK Sudah Terima Email

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Sosialisasi dan Kampanye (Dirsoskam) Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono mengungkapkan, beberapa orang dari dari 75 pegawai lembaga antikorupsi itu telah menerima email mengenai siapa saja yang akan dibina. Hasil koordinasi KPK, BKN, Kemenpan-RB, Kemenkumham, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyatakan bahwa 51 dari 75 pegawai dinyatakan tidak lulus, sementara 24 sisanya dapat...

Sabtu , 05 Jun 2021, 05:56 WIB

Giri Ungkap Pernah Ikut Tes Kebangsaan Bareng Firli

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Sosialisasi dan Kampanye (Dirsoskam) Antikorupsi...

Sabtu , 05 Jun 2021, 05:21 WIB

Pegawai KPK Baru Dilantik Diminta tak Terpengaruh Isu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad...

Sabtu , 05 Jun 2021, 01:05 WIB

Pegawai KPK yang Gagal TWK Silaturahmi ke MUI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 12 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi...

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo

Jumat , 04 Jun 2021, 00:02 WIB

75 Pegawai KPK Tetap Bekerja Meski tak Dilantik Jadi ASN

Penampakan gedung KPK dari seberang Jl Kuningan, Jakarta, Senin (31/5). Tahta Aidilla/ Republika

Rabu , 02 Jun 2021, 23:49 WIB

Puluhan Pegawai KPK Ajukan Uji Materi Terkait TWK ke MK

Rabu , 02 Jun 2021, 15:55 WIB

Soal 51 Pegawai KPK tak lolos ASN, Ini Kata Moeldoko

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri

Rabu , 02 Jun 2021, 00:03 WIB

Firli: Tak Ada Upaya Singkirkan Siapapun Melalui TWK

Selasa , 01 Jun 2021, 16:01 WIB

Pegawai KPK tak Lolos TWK Belum Terima Surat Pemberhentian

Sejumlah aktivis melakukan aksi ruwatan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Dewan Pengawas KPK, Jakarta, Jumat (28/5). Aksi ruwatan itu dilakukan sebagai kritik terhadap KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai telah melakukan kesewenang-wenangan terhadap 75 pegawai KPK dengan melakukan penonaktifan dan pemberhentian kepada 51 pegawai tersebut serta nasib pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin tunduk kepada oligarki. Republika/Putra M. Akbar

Selasa , 01 Jun 2021, 15:27 WIB

Lantik Pegawai KPK, Firli Ajak Perang Badar Lawan Korupsi

Petugas kepolisian berjaga di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (31/5). Penjagaan tersebut dilakukan sebagai antisipasi gelombang aksi serta penjagaan objek vital atas polemik terkait keputusan pimpinan KPK menonaktifkan sejumlah pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Republika/Thoudy Badai

Selasa , 01 Jun 2021, 13:45 WIB

Pelantikan Pegawai KPK Wujud Arogansi Pimpinan KPK

Selasa , 01 Jun 2021, 13:24 WIB

51 Pegawai KPK Diberhentikan per 1 November 2021

Penampakan gedung KPK. Hari ini KPK rencananya akan melantik pegawainya yang lolos TWK sebagai ASN.

Selasa , 01 Jun 2021, 13:18 WIB

Daftar Nama 75 Pegawai KPK tidak Lolos TWK

Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kedua kiri)

Senin , 31 May 2021, 19:07 WIB

Komnas HAM: Hentikan Stigma 75 Pegawai KPK tak Pancasilais

Senin , 31 May 2021, 18:39 WIB

WP KPK: Pegawai TMS Hingga Kini Belum Dapat Hasil TWK

Ahad , 30 May 2021, 17:20 WIB

Didesak Tunda Pelantikan, KPK: Kami Bahas Besok

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Univ Andalas Feri Amsari

75 Pegawai KPK Dapat Membatalkan Keputusan Melalui UU AP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bisa melawan menghadapi keputusan tersebut. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) kewenangan tersebut dapat membatalkan sebuah keputusan administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Ya, secara langsung tidak langsung kan ini...

Komisioner Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih

Sabtu , 29 May 2021, 16:28 WIB

Pengamat: Perlu Wasit di Polemik TWK KPK

Sabtu , 29 May 2021, 09:37 WIB

Yudi Latif: Semangat TWK Mengedukasi, Bukan Menghukum

Pakar psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk.

Sabtu , 29 May 2021, 00:02 WIB

Ini Kata Pakar Psikologi Soal Pelaksanaan TWK KPK

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan

Jumat , 28 May 2021, 19:47 WIB

Novel: Pelemahan KPK Harus Diwaspadai

Sejumlah pegiat anti korupsi menggelar aksi ruwatan rakyat untuk KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lama, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Ruwatan tersebut dilakukan sebagai simbol pengusiran energi jahat dari KPK pimpinan Firli Bahuri yang telah menonaktifkan 75 pegawai yang selama ini telah berjuang dalam memberantas korupsi.

Jumat , 28 May 2021, 18:13 WIB

Gelar Ruwatan, KPK saat ini Dinilai Lebih Banyak Mudharat

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengenakan topeng berwajah Ketua KPK Firli Bahuri saat aksi unjuk rasa.

Jumat , 28 May 2021, 17:21 WIB

Pengamat: Banyak Sandiwara yang Terjadi di KPK dan Negara

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria

Jumat , 28 May 2021, 17:04 WIB

BKN: Pelantikan Pegawai Jadi ASN Kewenangan KPK

Jumat , 28 May 2021, 13:45 WIB

BW: Penolakan Pembinaan Pegawai KPK Masuk Akal

Kamis , 27 May 2021, 17:42 WIB

ICW: Pimpinan KPK 'Sutradara' Pemecatan 51 Pegawai KPK

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers.

Kamis , 27 May 2021, 12:39 WIB

Moeldoko: Pemecatan 51 Pegawai Kewenangan KPK

Kamis , 27 May 2021, 11:13 WIB

Moeldoko Bantah K/L Abaikan Arahan Presiden Soal Pegawai KPK

Rabu , 26 May 2021, 18:33 WIB

Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Selesaikan Polemik TWK

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana (kiri)

Rabu , 26 May 2021, 05:07 WIB

BKN Klaim Sudah Ikuti Arahan Jokowi Soal 75 Pegawai KPK

Rabu , 26 May 2021, 02:27 WIB

Pakar: Arahan Jokowi Soal Pegawai KPK Harus Ditindaklanjuti

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata (kedua kiri) saat menyampaikan konferensi pers di kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan sebanyak 24 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sementara 51 pegawai lainnya akan diberhentikan, dan masih diperbolehkan bekerja hingga November 2021 mendatang. Republika/Thoudy Badai

Selasa , 25 May 2021, 20:25 WIB

Pemecatan Pegawai KPK Disebut BKN Sesuai Arahan Presiden

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata (kanan) saat menyampaikan konferensi pers di kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan sebanyak 24 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih dimungkinkan untuk dibina sebelum diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sementara 51 pegawai lainnya akan diberhentikan, dan masih diperbolehkan bekerja hingga November 2021 mendatang. Republika/Thoudy Badai

Selasa , 25 May 2021, 19:28 WIB

BKN Beberkan Indikator TWK Pegawai KPK

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandrayati Moniaga

Komnas HAM Prioritaskan Laporan Pegawai KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memprioritaskan penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM yang menimpa 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi buntut dari tes wawasan kebangsaan sebagai alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dalam konsep HAM, orang-orang yang melakukan upaya pemberantasan korupsi dapat dikatakan sebagai pembela HAM. “Karena itu mereka mendapat prioritas dan penanganan dari Komnas HAM,"...

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan hadir saat audiensi dengan Komisioner Komnas HAM di Jakarta, Senin (24/5/2021). Perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan didampingi beberapa lembaga hukum melakukan pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK.

Senin , 24 May 2021, 19:27 WIB