#pegawai-kpk

Mantan pimpinan KPK Saut Situmorang (kanan) bersama penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan (kiri) menuliskan surat untuk presiden saat mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Rabu (15/9/2021). Aksi tersebut berlangsung sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, serta meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang selama ini memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rabu , 15 Sep 2021, 21:46 WIB

Pemecatan Pegawai dan Siasat KPK Berlindung di Balik UU

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Rizkyan Adiyudha, AntaraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan memecat 51 pegawainya yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Pemecatan dilakukan meski Ombudsman dan Komnas HAM merekomendasikan hal yang...

Sejumlah pegawai nonaktif KPK bersama pegiat anti korupsi menunjukkan surat untuk presiden saat mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Rabu (15/9/2021). Aksi tersebut berlangsung sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, serta meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang selama ini memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rabu , 15 Sep 2021, 21:31 WIB

In Picture: Pegawai Nonaktif KPK Gelar Aksi Antikorupsi di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sejumlah pegawai nonaktif KPK bersama pegiat anti korupsi menunjukkan surat untuk presiden saat mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Rabu (15/9/2021). Aksi tersebut berlangsung sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, serta meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang selama ini memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi di...

Rabu , 15 Sep 2021, 17:21 WIB

KPK Pecat 51 Pegawai, Termasuk Novel Baswedan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memecat 51...

Selasa , 14 Sep 2021, 22:17 WIB

KPK Bantu Salurkan Pegawai tak Lolos TWK ke Institusi Lain

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap membantu...

Ahad , 05 Sep 2021, 14:43 WIB

Komnas HAM Terus Komunikasi dengan Menkopolhukam Soal TWK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil rekomendasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)...

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku sedang menunggu respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait temuan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK). (Foto: Kaus hitam bertuliskan 'Berani Jujur Pecat!')

Kamis , 02 Sep 2021, 04:25 WIB

Komnas HAM Tunggu Respons Presiden Soal TWK KPK

Rabu , 25 Aug 2021, 11:01 WIB

KPK: Kepergian Pegawai tak Lolos TWK tak Ganggu Kinerja

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki perhatian terhadap polemik asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Komisioner Komnas HAM Choirul Anam)

Senin , 23 Aug 2021, 01:49 WIB

Komnas HAM Yakin Presiden Selesaikan Polemik TWK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku tak ambil pusing perihal laporan yang dilayangkan Novel Baswedan dan kawan-kawan ke Dewan Pengawas KPK. Pernyataan ini menyikapi laporan yang dilayangkan perwakilan 57 pegawai KPK ke Dewas KPK. (Foto: Alexander Marwata)

Ahad , 22 Aug 2021, 20:47 WIB

Dilaporkan ke Dewas KPK, Ini Respons Alexander Marwata

Ahad , 22 Aug 2021, 20:02 WIB

Rekomendasi TWK, Komnas HAM Kirim Surat ke Presiden

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri

Jumat , 20 Aug 2021, 00:07 WIB

Komjen Firli Doakan 18 Pegawai KPK Lulus Diklat Bela Negara

Sabtu , 14 Aug 2021, 00:13 WIB

KPK Bantah Sebut Ombudsman Lakukan Maladministrasi, tapi...

KPK didorong menjadi organisasi yang matang dengan dukungan publik. Gedung KPK (ilustrasi)

Jumat , 13 Aug 2021, 23:45 WIB

Temuan Ombudsman Soal Pegawai KPK, Ini Catatan Akademisi

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

Senin , 09 Aug 2021, 14:31 WIB

Pakar: Putusan MA tak Pengaruhi Rekomendasi Ombudsman ke KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron

Senin , 09 Aug 2021, 12:37 WIB

Wakil Ketua KPK Bantah Membangkang dari Evaluasi Ombudsman

Senin , 09 Aug 2021, 02:13 WIB

KPK Jelaskan Soal Aturan Perjalanan Dinas Pegawai

Jumat , 06 Aug 2021, 14:47 WIB

KPK Kirim Surat Keberatan ke Ombudsman

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron melambaikan tangan sebelum memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/8/2021). KPK menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ghufron: KPK tak Tunduk Pada Lembaga dan Kekuasaan Apapun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron berkelakar bahwa lembaga antirasuah tidak tunduk pada instansi apapun. Dia mengatakan, KPK tidak berada di bawah institusi apapun dan tidak bisa diintervensi kekuasaan manapun. "Kami tidak ada di bawah institusi atau lembaga apapun di republik Indonesia ini, sehingga mekanisme dalam memberikan rekomendasi ke atasan ya atasan KPK langit-langit ini," kata...

Rabu , 04 Aug 2021, 16:57 WIB

Ketua KPK Diminta Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman

Rabu , 04 Aug 2021, 12:13 WIB

Firli Diminta tak Abaikan Evaluasi TWK Ombudsman

KPK hingga saat ini terus berjuang melawan dan berupaya menyelamatkan pegawai dari wabah Covid-19. Sebanyak 436 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkonfirmasi positif terinfeksi virus Covid-19 sejak awal 2020 sampai dengan 31 Juli 2021. (Foto: Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri)

Senin , 02 Aug 2021, 09:58 WIB

436 Pegawai KPK Positif Terinfeksi Covid Sejak Awal Pandemi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap pendidikan dan latihan (diklat bela negara dan wawasan kebangsaan memberikan pegawai pembelajaran dan pengetahuan baru. Sebagian besar materi diklat merupakan pemahaman baru bagi para peserta. (Foto: Gedung Merah Putih KPK)

Ahad , 01 Aug 2021, 14:21 WIB

KPK Harap Diklat Beri Pegawai Pengetahuan Baru

Rabu , 28 Jul 2021, 12:59 WIB

Soal TWK, Febri: KPK Jangan Sampai tak Patuh Hukum

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Senin , 26 Jul 2021, 23:28 WIB

Pegawai KPK Ikut Diklat Tetap Perjuangkan Nasib Koleganya

Sabtu , 24 Jul 2021, 19:03 WIB

Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan, Pegawai KPK Sindir Dewas

Sabtu , 24 Jul 2021, 14:13 WIB

Pegawai Segera Beri Dewas KPK Bukti Tambahan

Sejumlah pegawai KPK tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menaiki bus yang akan membawa mereka ke lokasi pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di gedung KPK, Jakarta. Diklat tersebut harus mereka lakukan sebagai syarat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jumat , 23 Jul 2021, 12:16 WIB

Pegawai KPK: Temuan Dewas Bertentangan dengan Ombudsman

Kamis , 22 Jul 2021, 19:18 WIB

KPK Gelar Diklat Bela Negara

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng (kiri)

Rabu , 21 Jul 2021, 18:32 WIB

Ombudsman Minta 75 Pegawai TMS Dijadikan ASN

Rabu , 21 Jul 2021, 16:45 WIB

Ombudsman Konfirmasi Pasal Sisipan Soal TWK dalam Perkom KPK

Sebanyak 18 dari 24 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dan masuk kategori masih bisa dibina bakal mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) bela negara. Diklat tersebut dilakukan sebagai syarat untuk beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). (Foto: Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa)

Rabu , 21 Jul 2021, 10:16 WIB

KPK: 18 dari 24 Pegawai Bersedia Ikut Diklat Bela Negara

Selasa , 20 Jul 2021, 15:34 WIB

18 Pegawai KPK tak Lolos TWK Mau Ikut Diklat Bela Negara

Kamis , 15 Jul 2021, 00:07 WIB

24 Pegawai 'Kuning' KPK Jalani Diklat dan Bela Negara

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di area Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. KPK melakukan pembatasan kerja di kantor untuk sementara waktu saat sejumlah pegawai terkonfirmasi positif Covid-19. (ilustrasi)

Sabtu , 10 Jul 2021, 00:02 WIB

KPK Informasikan 43 Pegawai Sembuh dari Covid-19

Firli: KPK Utamakan Keselamatan Pegawai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan lembaganya tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan pegawai di tengah melonjaknya kasus COVID-19. "Kami tentu mengutamakan keselamatan setiap orang dan juga harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan pegawai. Saat ini, pegawai yang terkonfirmasi positif lebih dari 113 pegawai tersebar di kesekjenan, kedeputian, dan tidak ada satuan kerja yang benar-benar bebas dan...

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meminta pimpinan lembaga antirasuah untuk memberikan hasil asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Permintaan dilakukan mengingat hasil tes memunculkan stigma tertentu terhadap para pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). (Ilustrasi kaus hitam bertuliskan Berani, Jujur, Pecat)

Rabu , 30 Jun 2021, 14:12 WIB