
Jumat , 09 Jun 2017, 10:13 WIB
Sabtu , 10 Jun 2017, 04:43 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap seluruh jajaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) segera bekerja tanpa terus berkutat pada polemik legalitas pimpinan lembaga ini. "Saya kira DPD...
Jumat , 09 Jun 2017, 21:28 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari menegaskan putusan PTUN yang menyatakan amar tidak dapat menerima gugatan soal pemanduan sumpah pelantikan Oesman Sapta Odang selaku pimpinan DPD, tidak dapat diterima. "Itu tidak dapat diterima," kata dia dalam diskusi Membedah Putusan PTUN & Legalitas Kepemimpinan DPD oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Penegak Citra...
Jumat , 09 Jun 2017, 21:19 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD RI yang dilengserkan...
Jumat , 09 Jun 2017, 20:54 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Fakultas...
Jumat , 09 Jun 2017, 10:23 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) melalui Hakim Yustisial...
Jumat , 09 Jun 2017, 10:13 WIB