Advertisement
#pemerintah-melanggar-hukum
Kamis , 16 Jun 2016, 06:34 WIB
Banyak Perda Dibatalkan, Kemendagri Dinilai Gagal
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setidaknya sekitar 3.143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Pengamat Hukum Tata Negara dari Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (SIGMA), Iman Nasef...
Rabu , 15 Jun 2016, 16:43 WIB
Pemda Boleh Abaikan Pencabutan Perda, Ini Penjelasannya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memang mempunyai kewenangan mengevaluasi peraturan daerah (Perda). Namun, tambah Mahfud, evaluasi harus sesuai prosedur hukum yang berlaku. Mahfud menjelaskan, setiap pemerintah daerah yang membuat perda harus disampaikan ke Kemendagri dan dievaluasi selama 60 hari. Jika selama 60 hari tidak ada evaluasi apa pun, perda...
Rabu , 15 Jun 2016, 16:26 WIB
Pencabutan Perda oleh Kemendagri Melanggar Prosedur Hukum
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud...