Advertisement
#penghapusan-ambang-batas-parlemen
Selasa , 05 Mar 2024, 08:15 WIB
Pro dan Kontra Ambang Batas Parlemen Setelah Putusan MK
JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen menuai pro dan kontra, khususnya di kalangan partai politik. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa...
Senin , 04 Mar 2024, 23:20 WIB
PKB Berpendapat Ambang Batas Parlemen Mestinya Ditambah Jadi 7 Persen
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (Wasekjen PKB) Syaiful Huda berpendapat bahwa penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen tidak tepat. Menurutnya, angka PT mestinya lebih tinggi dari itu untuk menghindari praktek pragmatisme politik. "Saya menolak keras 0 persen parliamentary threshold, itu artinya memberi ruang terjadinya pragmatisme yang semakin masif tahun 2029," kata Huda...
Senin , 04 Mar 2024, 13:55 WIB
Tak Setuju MK Soal Perubahan Ambang Batas, PKB: Kita Punya Semangat Sederhanakan Parpol
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku tak setuju...
Ahad , 03 Mar 2024, 15:44 WIB
Fraksi PKB DPR RI Kaji Angka Ambang Batas Parlemen yang Tepat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR...
Ahad , 03 Mar 2024, 08:31 WIB
PSHK Sampaikan Sejumlah Catatan Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas...