Kamis , 16 Jun 2016, 04:20 WIB
PKS: Pembatalan Perda Harus Pertimbangkan Pancasila
Kamis , 14 Apr 2016, 06:46 WIB
Kemendagri Targetkan 500 Perda Dihapus Tiap Bulan
Jumat , 01 Apr 2016, 17:20 WIB
Sabtu , 08 Apr 2017, 16:48 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang membatalkan kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam menghapus Peraturan Daerah (Perda) bermasalah.Namun Jokowi mengingatkan, sebuah penyederhanaan...
Kamis , 16 Jun 2016, 23:22 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono akan meluruskan sejumlah Peraturan Daerah yang dianggap diskriminatif dan belum menyeluruh.Pelurusan sejumlah Perda ini berkaitan dengan polemik yang terjadi pada salah satu Perda di Kabupaten Serang, Banten terkait penutupan rumah makan selama Ramadhan yang menuai pro kontra di masyarakat."Substansi kita paham. Cuma bahasanya saja terkesan diskriminatif. Misalnya...
Kamis , 16 Jun 2016, 22:07 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Mahyudin, menilai pemerintah...
Kamis , 16 Jun 2016, 20:57 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diminta ...
Kamis , 16 Jun 2016, 20:49 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komite III DPD RI...
Kamis , 16 Jun 2016, 04:20 WIB
Kamis , 14 Apr 2016, 06:46 WIB
Jumat , 01 Apr 2016, 17:20 WIB
Ikuti Berita Republika Lainnya