#pengumuman-ambang-batas

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo memimpin sidang putusan uji materi undang-undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Jumat , 03 Jan 2025, 20:06 WIB

Pakar Nilai Putusan MK Hapus Presidential Threshold Untungkan Dua Pihak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas persentase minimal pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dinilai menguntungkan dua pihak. Guru besar ilmu...

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) didampingi anggota Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan) berbincang saat berlangsungnya sidang putusan uji materi undang-undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/1/2025). Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus persyaratan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen kursi di DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diputuskan dalam sidang pamungkas atas perkara 62/PUU-XXII/2024.

Jumat , 03 Jan 2025, 16:43 WIB

Ini Catatan PDIP Terkait Putusan MK yang Hapuskan Presidential Threshold

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) yang tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 itu, setiap partai politik peserta pemilu bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)...

Jumat , 03 Jan 2025, 15:01 WIB

Ambang Batas Presiden Dihapuskan, Jokowi: Harapannya Nanti Lebih Banyak Calon

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) meminta...

close ×