#perampasan-aset

Rabu , 11 Dec 2024, 16:07 WIB

Soal RUU Perampasan Aset, Pengamat: DPR Harus Undang Ahli dan Masyarakat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana penerapan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), atau perampasan aset tanpa pemidanaan melalui pengesahan RUU Perampasan Aset terus mengemuka. Political will maupun komitmen DPR pun...

Mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej tiba di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). RUU Perampasan Aset tak masuk Prolegnas 2025.

Rabu , 04 Dec 2024, 17:10 WIB

RUU Perampasan Aset tak Masuk Prioritas 2025, Begini Kata Wakil Menteri Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset gagal masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) mengungkapkan, pemerintah sejak 2023 sudah melayangkan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas dan segera diundangkan. Paling penting dalam RUU tersebut, kata Eddy, terkait dengan perampasan aset terhadap seseorang yang tanpa...

Sabtu , 09 Nov 2024, 19:33 WIB

Pengamat Hukum: Perubahan Diksi RUU Perampasan Aset Cerminkan Ketidakseriusan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komitmen politik serta keseriusan DPR RI...

Kamis , 13 Jul 2023, 13:36 WIB

Yasonna: Pemerintah akan Lobi DPR Bahas RUU Perampasan Aset

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)...

Rabu , 12 Jul 2023, 05:12 WIB

DPR Ungkap Belum Kompaknya 9 Fraksi Soal RUU Perampasan Aset

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR tak kunjung membacakan surat presiden (surpres),...

Boneka Narapidana Koruptor (ilustrasi). Ketua KPK Firli Bahuri sebut koruptor lebih takut kekayaan dirampas daripada penjara.

Ahad , 18 Jun 2023, 07:38 WIB

Ketua KPK: Koruptor Lebih Takut Kekayaannya Dirampas daripada Dipenjara

Rabu , 07 Jun 2023, 10:02 WIB

Mahfud: Obligor BLBI Tetap Dikejar Meski Ganti Pemerintah

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

Kamis , 11 May 2023, 00:30 WIB

Politisi Demokrat : Ada yang tak Nyaman dengan RUU Perampasan Aset

Guru Besar Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Prof Gayus Lumbuun mengatakan kunci dari perampasan aset tetap berada di penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung maupun Kepolisian.

Senin , 17 Apr 2023, 10:07 WIB

Mantan Hakim Agung: Perampasan Aset Hanya Bisa Lewat Pengadilan

Rabu , 05 Apr 2023, 11:51 WIB

Mahfud MD Dapat Restu Jokowi, Dorong DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset

Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Perlemen, Senayan, Jakarta. UU Perampasan Aset kembali mengemuka usai Menkopolhukam, Mahfud MD, meminta DPR RI untuk mendukung kehadiran UU tersebut. Sayangnya, permintaan itu ditolak Ketua Komisi III, Bambang Pacul, jika bukan perintah ketua umum partai.

Sabtu , 01 Apr 2023, 09:40 WIB

Mengenal UU Perampasan Aset yang Diminta Mahfud MD Didukung DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. Edward mengatakan, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih menunggu surat presiden (surpres). Setelah presiden keluarkan surpres, draf RUU tersebut akan segera dikirimkan ke DPR.

Jumat , 10 Mar 2023, 17:32 WIB

Wamenkumham: RUU Perampasan Aset Masih Diharmonisasi

Sejumlah massa aksi memperlihatkan koin saat unjuk rasa di depan Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (3/3/2023). Pada unjuk rasa bertajuk Koin Peduli Untuk Ditjen Pajak tersebut mereka menuntut pencopotan Dirjen Pajak Suryo Utomo, audit seluruh harta kekayaan pejabat tinggi di lingkungan Ditjen Pajak dan segera lakukan reformasi pajak untuk mencegah rasa pesimis masyarakat taat pajak.

Ahad , 05 Mar 2023, 10:48 WIB

Buntut Kasus Pejabat Pajak, RUU Perampasan Aset Didorong Segera Disahkan

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud Md (tengah), Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan (kiri) saat akan memberikan keterangan di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/10/2022).

Kamis , 13 Oct 2022, 13:37 WIB

Mahfud: Koruptor Lebih Takut Dimiskinkan

Arsul Sani menilai pemerintah dan DPR perlu duduk bareng bahas RUU Perampasan Aset. (foto: ilustrasi)

Rabu , 15 Dec 2021, 14:20 WIB

Pemerintah dan DPR Dinilai Perlu Duduk Bersama Bahas RUU Perampasan Aset

Pelantikan Kepala PPATK. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang baru, Dian Ediana Rae

Jumat , 30 Apr 2021, 00:10 WIB

PPATK Sebut Hasil Tindak Pidana di Indonesia Belum Optimal

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dian Ediana Rae.

Kamis , 29 Apr 2021, 13:31 WIB

PPATK Dorong RUU Perampasan Aset Segera Ditetapkan

PPATK: Perma Perampasan Aset Akan Selesaikan 'Rekening Gantung'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aturan Mahkamah Agung tentang perampasan aset dinilai akan menyelesaikan masalah rekening gantung. Perma No.1/2013 bakal memberi kepastian hukum tentang rekening bermasalah tersebut. Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengungkapkan, Perma tersebut akan menjadi kepastian hukum terhadap implementasi pasal 67 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. "Terkait dengan dana yang ada di rekening...

Kamis , 07 Feb 2013, 15:14 WIB