#perppu-ormas-radikal

Juru bicara HTI Ismail Yusanto (kiri), didampingi Kuasa Hukum Yusril Ihza Mahendra saat menghadiri sidang Judicial Review atas Perppu Ormas di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/8).

Rabu , 04 Oct 2017, 14:35 WIB

Bahas Perppu Ormas, DPR akan Undang Mantan Pimpinan HTI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI kini sedang menginventarisasi pihak-pihak mana saja yang akan diundang untuk ikut membahas Perppu Ormas di rapat Komisi II. Para mantan pimpinan Hizbut...

Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Rabu , 12 Jul 2017, 19:27 WIB

Ini Perbedaan Pendapat Muhammadiyah dan NU Soal Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengatakan, Muhammadiyah masih memerlukan kajian lebih dalam terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas yang baru saja diterbitkan pemerintah. Namun, menurut dia, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut terindikasi kuat mengancam demokrasi. "Peppu ini terindikasi kuat mengancam demokrasi. Ketika demokrasi sekarang ini justru perlu diperkuat siapapun,...

Rabu , 12 Jul 2017, 18:57 WIB

'Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah Dukung Perppu Ormas'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkap partainya...

close ×