Jumat , 09 May 2014, 18:10 WIB
Perppu Tak Bisa Selamatkan KPU dari Sanksi Pidana
Kamis , 08 May 2014, 18:56 WIB
Soal Perppu, Istana Tunggu KPU
Kamis , 08 May 2014, 18:35 WIB
Senin , 24 May 2021, 21:08 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Luqman Hakim menyarankan presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilu, mengantisipasi berbagai hal yang belum diatur dalam...
Rabu , 17 Feb 2021, 13:52 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Mohamad Muraz memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan hak dan wewenang presiden untuk kemaslahatan masyarakat. Namun ia menilai Perppu terkait Pemilu dinilai belum terlalu mendesak dikeluarkan saat ini. "Pemilu 2024 ini kan waktunya cukup dan giatnya juga masih lama," kata Muraz kepada Republika, Rabu (17/2).Ia menjelaskan Perppu dapat diterbitkan Presiden apabila...
Jumat , 28 Apr 2017, 11:24 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan...
Kamis , 05 Jun 2014, 19:10 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga...
Jumat , 09 May 2014, 18:16 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi...
Jumat , 09 May 2014, 18:10 WIB
Kamis , 08 May 2014, 18:56 WIB
Kamis , 08 May 2014, 18:35 WIB