#pilkada-langsung

Ahad , 24 May 2015, 22:28 WIB

Konflik Golkar Jangan Sampai Korbankan Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Sekretaris DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Barat versi Agung Laksono, Muhammad Amin berharap konflik yang terjadi di partainya tidak membuat partai gagal mengikuti pilkada serentak. Karenanya,...

Jumat , 03 Apr 2015, 14:06 WIB

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Dana Pilkada Serentak

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda), untuk tidak lupa menganggarkan dana alokasi bagi penyelenggaraan Pilkada serentak. Hal tersebut karena pemerintah pusat kini tidak akan ikut membantu soal pendanaan."Saya ingatkan supaya Di APBD-P nya ini harus dialokasikan. Sebab soal penganggaran diserahkan kepada daerah," ujarnya.Tjahjo mengatakan pertengahan bulan Maret ini, pihaknya akan memanggil seluruh KPU...

Rabu , 01 Apr 2015, 00:43 WIB

Kemendagri Diminta Supervisi Daerah Yang terkendala Anggaran Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak...

Sabtu , 07 Mar 2015, 16:15 WIB

Pengamat: Pilkada Serentak tak Jamin Demokratis

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pengamat politik UGM, Arie Sujito menilai...

Senin , 02 Mar 2015, 04:46 WIB

Pengamat : KIH dan KMP Tidak Lagi Relevan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Haryadi...

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik (kiri) serta Ketua Bawaslu Muhammad (kanan) mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11). (Republika/Agung Supriyanto)

Selasa , 24 Feb 2015, 18:25 WIB

Bawaslu: Potensi Konflik Pilkada Serentak Tinggi

Senin , 23 Feb 2015, 17:02 WIB

Persiapan Pilkada Langsung di Sulsel Masih Bermasalah

Senin , 23 Feb 2015, 16:55 WIB

PDIP: di Pilkada Serentak tak Ada KIH atau KMP

Petinggi KMP ketika bertemu di Bakrie Tower pada Kamis (29/1) malam WIB.

Senin , 23 Feb 2015, 15:53 WIB

Pengamat: Koalisi Permanen KMP tak Efektif di Pilkada Langsung

Selasa , 17 Feb 2015, 18:30 WIB

PAN: KPU Lebih Siap Pilkada Langsung pada 2016

Rabu , 11 Feb 2015, 20:11 WIB

DPD Siap Membahas Pilkada Serentak dengan DPR

Rabu , 04 Feb 2015, 20:59 WIB

Komisi II Pastikan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2016

Rabu , 21 Jan 2015, 18:08 WIB

DPR akan Perpendek Tahapan Pilkada

Hasil survei Lingkaran Survey Indonesia (LSI) menunjukkan masyarakat mayoritas mendukung Perppu Pilkada langsung di Jakarta, Kamis (2/10).

Rabu , 21 Jan 2015, 16:25 WIB

Revisi UU Pilkada Jangan Mengubah Hal Fundamental

Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memeluk Presiden Jokowi usai penandatangan berita acara pelantikan Presiden RI

Selasa , 20 Jan 2015, 19:42 WIB

Maruarar: Hubungan SBY dan Jokowi Sangat Dewasa

Selasa , 20 Jan 2015, 18:52 WIB

Perppu Pilkada Disetujui, PDIP: Semua Kembali ke Jalan yang Benar

Ketua DPR Setya Novanto (tengah) didampingi para Wakil Ketua DPR dari kiri Fadli Zon, Agus Hermanto, Taufik Kurniawan, memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).(Antara/Andika Wahyu)

Selasa , 20 Jan 2015, 16:16 WIB

Ini Catatan dari Fraksi DPR Terkait Perppu Pilkada

Pengunduran Pilkada Serentak 2016 Membutuhkan Banyak Pertimbangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana pengunduran pemilihan kepala daerah serentak dari tahun 2015 ke 2016 membutuhkan banyak pertimbangan. Salah satunya adalah peraturan jabatan kepala daerah yang akan berakhir di tahun depan, apakah akan menjadi pelaksana tugas (PLT) atau diperpanjang masa kepemimpinannya. "Mengenai ini kan belum diatur dalam Undang Undang," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin pada Republika, Ahad (28/12).Menurutnya...

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Jakarta, Jumat (19/12)

Selasa , 23 Dec 2014, 20:25 WIB

Mendagri Setuju Pilkada Serentak Diundur Ke 2016

Suasana suasana ngobrol santai para elite KMP jelang Munas Golkar

Kamis , 18 Dec 2014, 20:40 WIB

Pengamat: KMP tak Mau 'Kehilangan' Demokrat

Kamis , 18 Dec 2014, 20:19 WIB

Pilkada Tak Pilih Wakil, Partai Kehilangan ATM

Kamis , 18 Dec 2014, 20:05 WIB

Mendagri Setuju Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah

Kamis , 18 Dec 2014, 17:13 WIB

Mendagri: Tak Masalah Pilkada Serentak 2015 Mundur

Aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan unjuk rasa menolak RUU Pilkada tidak langsung di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/9). (Republika/ Wihdan).

Rabu , 17 Dec 2014, 14:29 WIB

LSI: 84 Persen Rakyat Tetap Ingin Pilkada Secara Langsung

Selasa , 16 Dec 2014, 05:15 WIB

SBY Masih King Maker

Sebelum akhirnya diputuskan sejumlah partai melakukan lobi terkait RUU Pilkada dalam paripurna DPR, Kamis malam (25/9).

Ahad , 14 Dec 2014, 17:53 WIB

PDIP Yakin 99.9 Persen KMP Dukung Perppu Pilkada

Ahad , 14 Dec 2014, 17:07 WIB

Setelah Diundangkan, PDIP Pertimbangkan Revisi Perppu Pilkada

Ahad , 14 Dec 2014, 15:33 WIB

Keputusan KMP Jadi Pertimbangan Sikap PKS Terkait Perppu Pilkada

Ahad , 14 Dec 2014, 15:19 WIB

Gerindra: KMP akan Konsisten Dukung Perppu Pilkada Langsung

Sabtu , 13 Dec 2014, 17:38 WIB

Ketua MPR: Perppu Pilkada Hanya Soal Waktu

Sabtu , 13 Dec 2014, 16:22 WIB

Soal KMP dan KIH di DPR, Politikus PDIP Tagih Janji Setya Novanto

Sabtu , 13 Dec 2014, 15:57 WIB

Soal Perppu Pilkada, Politikus PDIP: Golkar Kembali ke Jalan yang Benar

Sabtu , 13 Dec 2014, 03:00 WIB

PPP Djan Faridz Dukung Perppu Pilkada Langsung

Petugas Kepolisian melakukan penjagaan ketika massa PPP kubu Romahurmuzy berencana menduduki Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (2/12).

Jumat , 12 Dec 2014, 19:09 WIB

PPP Kubu Djan Faridz Putuskan Dukung Perppu Pilkada

Ical: Golkar Dukung Pilkada tak Langsung, eh Maaf...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dinilai menyalahi putusan munas Bali terkait Perppu Pilkada. Menanggapi hal itu, Ical menyatakan, putusan dalam munas hanya bersifat rekomendasi. "Dalam munas, itu bentuknya adalah rekomendasi," terang Ical saat mengjadiri Mukernas PPP, Rabu (10/12). Ical menegaskan, pembahasan Perppu Pilkada dalam munas Bali tidak dalam bentuk keputusan. Sehingga, bentuk implementasi dari putsan tersebut...

Rabu , 10 Dec 2014, 15:44 WIB