#pilkada-lewat-dprd

Aksi unjuk rasa menuntut pilkada langsung di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).(Republika/Agung Supriyanto)

Selasa , 21 Oct 2014, 19:23 WIB

13 Kesepakatan KPU dan Bawaslu Terkait Perppu Pilkada (2-habis)

Selasa , 21 Oct 2014, 19:12 WIB

13 Kesepakatan KPU dan Bawaslu Terkait Perppu Pilkada (1)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kedua lembaga itu menyepakati untuk segera menindaklanjuti perppu tersebut dan memulai tahapan persiapan pelaksanaan pilkada serentak pada 2015. Berikut poin-poin kesepakatan KPU dan Bawaslu: 1. KPU dan Bawaslu memiliki pemahaman yang sama untuk menindaklanjuti Perppu...

Selasa , 21 Oct 2014, 18:56 WIB

KPU dan Bawaslu Sepakat Tindak Lanjuti Perppu Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan...

Rabu , 15 Oct 2014, 16:00 WIB

Kemendagri: Tak akan Ada Kekosongan Hukum Terkait Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan...

Senin , 13 Oct 2014, 15:05 WIB

MK Minta Penggugat Cabut Gugatan Perkara UU Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta para pemohon...

Sebelum akhirnya diputuskan sejumlah partai melakukan lobi terkait RUU Pilkada dalam paripurna DPR, Kamis malam (25/9).

Sabtu , 11 Oct 2014, 22:47 WIB

'Itu Bisa Jadi Indikator Kalau Konflik KMP dan KIH Masih Berlanjut'

Peserta aksi dari Komunitas Gerbong Bawah Tanah melakukan teaterikal menggambarkan pejabat yang menidurkan hak politik rakyat pada aksi menolak UU Pilkada, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (1/10).(Republika/Edi Yusuf).

Sabtu , 11 Oct 2014, 18:04 WIB

Apa yang Dipilih Santri? Pilkada Langsung atau Lewat DPRD

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin

Sabtu , 11 Oct 2014, 17:58 WIB

Perppu Pilkada Terancam Ciptakan Ketidakpastian Hukum

Jumat , 10 Oct 2014, 01:01 WIB

Fitra Sebut Pilkada Langsung Malah Hemat Rp 7 Triliun

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kiri) didampingi Wapres Boediono (kanan) memimpin rapat terbatas kabinet yang membahas masalah Perppu Pilkada dan Perppu Pemda di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Kamis , 09 Oct 2014, 07:19 WIB

PPI Belanda Dukung Perppu Pilkada

Rabu , 08 Oct 2014, 17:12 WIB

Soal Perppu Pilkada, DPD Diminta Ikut Berperan

Presiden SBY tanda tangani Perppu Pilkada langsung.

Selasa , 07 Oct 2014, 05:35 WIB

Tolak Pilkada Lewat DPRD, Daerah Disarankan Buat Perda

Selasa , 07 Oct 2014, 05:06 WIB

KPU: Kami akan Periksa Dulu Bunyi Perppu Pilkada

Senin , 06 Oct 2014, 23:51 WIB

Sekjen Gerindra: Saya Belum Baca Perppu Pilkada

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan menuju Kantor Kepresidenan usai melakukan sesi foto bersama dengan pegawai Sekretariat Kepresidenan di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9). (Antara/Widodo S. Jusuf)

Senin , 06 Oct 2014, 23:45 WIB

Perppu Pilkada Dikeluarkan karena Penilaian Subjektif SBY?

Senin , 06 Oct 2014, 22:05 WIB

Untuk Pilkada 2015, Mendagri Sebut KPU Bisa Gunakan Perppu

Senin , 06 Oct 2014, 21:49 WIB

Isi Perppu SBY Sama dengan RUU Pilkada? Ini Kata Mendagri

Nasib Perppu SBY Ada di DPR

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dianggap sebagai merupakan kewenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Guru besar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Muhammad Fauzan mengatakan, penerbitan Perppu Pilkada sesuai dengan pasal 22 ayat 1 UUD 1945. Isinya, berbunyi, "Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, pPresiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang". "Apalagi kegentingan memaksa ada yang subjektif dan...

Anggota DPR Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin.

Senin , 06 Oct 2014, 21:26 WIB

PAN Bakal Tanda Tangan Perppu? Ini Kata Golkar

Senin , 06 Oct 2014, 21:16 WIB

PAN: Semua Partai KMP Sudah Tanda Tangan Menerima Perppu

Ketua KPU Husni Kamil Manik (tengah) tengah memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono guna membahas Perppu Pilkada di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Ahad , 05 Oct 2014, 17:03 WIB

KPU Gunakan Perppu 1/2014 Sebagai Dasar 240 Pilkada Langsung pada 2015

Ahad , 05 Oct 2014, 16:40 WIB

Ketua DPR: Butuh 2 Bulan untuk Bahas Perppu Pilkada

Ahad , 05 Oct 2014, 16:36 WIB

SBY Keluarkan Perppu, Golkar Malah Heran

Sejumlah aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/9). (Republika/Wihdan)

Ahad , 05 Oct 2014, 16:25 WIB

10 Perbaikan Pilkada Langsung Versi SBY dalam Perppu 1/2014

Ahad , 05 Oct 2014, 16:21 WIB

Ternyata, Perppu SBY Hampir Sama dengan RUU Pilkada Opsi Langsung

Ahad , 05 Oct 2014, 15:31 WIB

Ini Harapan PPI Belanda kepada Jokowi Soal UU Pilkada

Warga Suku Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Ahad , 05 Oct 2014, 15:07 WIB

Pilkada Lewat DPRD Penuh Kongkalikong

Ahad , 05 Oct 2014, 14:27 WIB

Bagaimana UU Pilkada dari Persfektif Ilmu Filsafat?

Ahad , 05 Oct 2014, 14:10 WIB

Ada Politik Transaksional Dibalik Pilkada Tak Langsung

Ahad , 05 Oct 2014, 14:00 WIB

PAN Nilai Pilkada Lewat DPRD Dibutuhkan Rakyat

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie

Sabtu , 04 Oct 2014, 13:15 WIB

Jimly: SBY Berlebihan Keluarkan Perppu Pilkada

Jumat , 03 Oct 2014, 18:20 WIB

Demokrat dan SBY Diminta tak Lakukan Politik Lipstik

Jumat , 03 Oct 2014, 17:32 WIB

Perppu Pilkada Diterbitkan Presiden atau Ketua Umum Demokrat?

Jumat , 03 Oct 2014, 17:04 WIB

Soal Perppu, Golkar: 'No Comment', Ya..

Presiden Berhak Keluarkan Perppu, Ini Analisis Wamenkumham

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wamenkumham Denny Indrayana menjelaskan, presiden berhak mengeluarkan perppu saat ada kepentingan yang memaksa. Karenanya, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengeluarkan perppu terkait UU Pilkada dianggap hal yang wajar. secara regulasi, kata dia, ketentuan itu tercantum dalam pasal 22 UUD 1945. "Pasal 22 dijelaskan oleh putusan MK pada saat Perppu KPK. Kata MK, kegentingan yang memaksa...

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono.

Jumat , 03 Oct 2014, 15:19 WIB